Heboh Soal DANA ASPIRASI 60 M Pimpinan Dan Anggota Komisi DPRD Sumut Dapat Terjerat Hukum

#japs, Medan.

Setelah mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 bersama Gubernur pada hari Jumat, 27/11/2020, lembaga DPRD Sumut saat ini menjadi perhatian publik akibat terungkapnya DANA ASPIRASI sebesar 60 Milyar Rupiah pada Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR).

Sebelumnya menurut pantauan wartawan di gedung DPRD Sumut, beberapa hari terakhir menjelang pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2021, pimpinan dan anggota DPRD Sumut sangat aktif hadir melakukan rapat komisi, rapat Anggaran dan rapat-rapat lainnya bersama pemerintah provinsi Sumatera Utara, padahal sebelumnya sebagian besar sibuk melakukan kunjungan kerja keluar daerah.

Sejalan hal itu, disaat-saat tersebut dikabarkan telah beredar informasi dalam rapat terbuka pada salah satu Komisi bidang pembangunan di Gedung DPRD Sumut, terungkap ada DANA ASPIRASI sebesar 60 Milyar Rupiah pada Dinas SDACKTR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Masih dalam pengamatan wartawan, bahan rapat yang disampaikan itu mengarah pada janji atau iming-iming yang ditujukan kepada pimpinan dan anggota komisi bidang pembangunan. Sebab, judul program itu tertulis dengan menggunakan huruf kapital berbeda dengan judul lainnya yang disampaikan resmi. Sehingga menarik perhatian orang yang membacanya.

“Betul Bang, jika kedudukan program itu sama dengan program lainnya, kok ditulis menggunakan huruf besar semuanya? Kita-pun yang membacanya jadi menarik. Artinya, ada motif tertentu program DANA ASPIRASI ini ditulis menggunakan huruf besar, seperti kayak ada permintaan atau sebaliknya hadiah/janji dari oknum Kadis, untuk pimpinan dan anggota DPRD, hal ini rasanya seperti Gratifikasi yang dialami pada periode sebelumnya di DPRD Sumut,” ujar Taufik, salah satu aktivis pemuda asal kota Medan yang sempat diwawancarai inimedanbung.com, Sabtu 28/11/2020.

Aktivis pemuda ini menambahkan kalau dirinya setuju dengan komentar sebelumnya dari salah satu tokoh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LiRA, yang meminta agar lembaga KPK RI turun tangan mengusut judul huruf besar DANA ASPIRASI sebesar 60 Milyar Rupiah pada Dinas SDACKTR Provinsi Sumatera Utara yang terungkap sebelum pengesahan APBD provinsi Sumatera Utara TA 2021.

“Aparat penegak hukum khususnya KPK RI, perlu mengusut motif munculnya DANA ASPIRASI ini, karenakarena tidak mungkin itu kesalahan, sebab disampaikan resmi. Nah, bisa jadi ini hanya “bancakan” pimpinan dan anggota DPRD Sumut pada komisi terkait atau bisa juga inilah “hadiah” pengganti uang ketok kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sumut untuk mulusnya pengesahan APBD provinsi Sumatera Utara TA 2021, yah kita sebagai anggota masyarakat hanya bisa komentar, seterusnya aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki hal ini, ” tambah Taufik bersemangat kepada inimedanbung.com, di Medan.

Ditempat terpisah dilihat setelah heboh soal DANA ASPIRASI 60 Milyar Rupiah pada Dinas SDACKTR, kegiatan keramaian pimpinan dan anggota DPRD Sumut juga berakhir dengan disahkannya APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2021 pada Jumat 27/11/2020. (*)

Print Friendly, PDF & Email