Hanya Bebani APBD Lewat Penyertaan Modal, Ketua DPRD SU Desak Gubernur Bubarkan BUMD

#jack, medan

Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting mendesak  Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk segera membubarkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di Sumut yang kinerjanya tidak baik alias hanya membebani  APBD Sumut melalui penyertaan modal.

“Jika BUMD di Sumut tidak bisa menyumbangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk meningkatkan pembangunan, tapi justru hanya membebani APBD Sumut melalui penyertaan modal, alangkah baiknya Gubernur mengambil langkah-langkah penyelamatan dengan membubarkan BUMD tersebut,” tandas Baskami Ginting kepada wartawan, Jumat (14/1/2022) di DPRD Sumut.

Penegasan itu diungkapkan Baskami menanggapi pernyataan Plt Kadis  Kominfo Sumut Kaiman Turnip  Kamis (13/1) yang meminta  anggota dewan jangan terlalu cepat menilai kinerja Komisaris maupun Direktur PT PSU, sebab  belum ada satu bulan mereka  memimpin PT PSU.

Menurut Baskami, lembaga legislatif jauh-jauh hari telah melihat kinerja 6 BUMD di Sumut (yakni PT Bank Sumut, PT Perkebunan Sumatra Utara (PSU), PDAM Tirtanadi, PT Dhirga Surya Sumut, PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ), serta PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumatra Utara (PT PPSU) yang tetap membebani APBD. “Seperti kita ketahui, di APBD Sumut TA 2021, ke enam BUMD ini juga telah menerima penyertaan modal sebesar Rp207 miliar, yakni  PDAM Tirtanadi Rp11 miliar, PT Bank Sumut Rp100 miliar, PT PSU  Rp80 miliar, PT Dhirga Surya Rp10 miliar dan PT AIJ sebesar Rp6 miliar,” tambah politisi PDI Perjuangan Sumut ini.

Dari enam BUMD ini, yang telah menyumbang ke PAD ke Sumut, tambah anggota dewan Dapil Medan ini, hanya PT Bank Sumut, PDAM Tirtanadi, PT PSU dan PT PPSU. Sementara dua BUMD lainnya  (seperti PT Dhirga Surya dan PT AIJ sangat minim, sehingga perlu dievaluasi keberadaanya. “Kita berharap kepada Gubernur Sumut untuk segera mengambil langkah-langah strategis untuk penyelamatan dana APBD Sumut, jangan hanya buang-buang anggaran  untuk mempertahankan BUMD yang tidak bisa menyumbangkan PAD,” tegas Baskami.

Selain itu, Baskami juga mendesak Pemprov Sumut untuk segera memetakan  BUMD yang masuk kategori perusahaan sehat dan yang tidak sehat, untuk bisa dipertimbangkan pembubarannya atau minimal dileburkan  dengan lingkup usaha yang beririsan seperti PT Dhirga Surya dengan PT AIJ. “Pemprov Sumut perlu terus melakukan efesiensi di saat perekonomian sedang terpuruk di masa pandemi Covid-19 ini. Presiden Jokowi sendiri sudah membubarkan 3 BUMN dan menggabungkannya dengan BUMN yang memiliki inti bisnis yang sama,” tegasnya. ***

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Posts