Politik

Tuding Langgar AUPB dan UU Nomor 30/2014, PSI Gugat Gubernur Sumut ke PTUN atas Proyek Jalan Mantap Rp 2,7 T

#jack, medan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumut, resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan soal proyek multi years Pemprovsu senilai Rp2,7 triliun dengan nomor 45/G/2022/PTUN MDN, Rabu (20/4/2022).

Menurut ketua PSI Sumut, H Nezar Djoeli bahwa tindakan itu merupakan Babak baru dalam  upaya penegakkan hukum untuk menyelamatkan uang rakyat yang bersumber dari APBD provinsi Sumatera Utara memasuki tahapan penyampaian gugatan resmi.

Gugatan secara resmi dilakukan PSI Sumut disampaikan melalui  Lembaga Bantuan Hukum yang diketuai Rio Darmawan Surbakti. “Alhamdulillah hari ini secara resmi gugatan kami terdaftar secara resmi di PTUN Medan atas proyek pembangunan jalan dan jembatan pemerintah provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 2,7 Triliun yang disebut menggunakan APBD tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024,” kata HM Nezar Djoeli ketua PSI Sumut kepada wartawan, Rabu (20/4/2022).

Dalam materi gugatan resmi ini, LBH PSI Sumut, disebutkan bahwa proyek pembangunan jalan dan jembatan pemerintah provinsi Sumatera Utara tersebut, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Melanggar peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, juga melanggar Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022.

“Sehingga dengan pelanggaran tersebut, PSI Sumut meminta, menganulir atas keputusan Gubernur yang tertuang pada SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/935/KPTS/2021 tentang Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangunan (Design And Build) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Di Sumatera Utara Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kita meminta Pengadilan PTUN Medan dapat melihat secara jelas keinginan dari partai solidaritas Indonesia yang tulus ini untuk menyelamatkan uang rakyat. Dan perlu diketahui kami juga  sudah menyurati Mendagri sebagai pimpinan tertinggi daerah dan, LKPP.  Inilah  modal dasar kami dari PSI dalam melakukan gugatan ke PTUN Medan,” kata HM Nezar Djoeli.

Lebih lanjut, Nezar Djoeli berharap semoga apa yang di lakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara dalam rangka menyelamatkan uang rakyat 2,7 T yang tidak sesuai mekanisme dan proses penganggaran yang tidak tepat akan membawakan hasil yang baik bagi pemerintah provinsi Sumut kedepannya.

“Terimakasih kepada semua media yang mendukung penuh pergerakan PSI dalam rangka menyelamatkan uang rakyat 2,7 T dengan dalih dan alasan  Jalan Mantab. “Tutup Nezar. ***

Print Friendly, PDF & Email

Related Posts