Politik

Mengundang Kecurigaan, PSI Minta DPRD Sumut Membatalkan Pembelian Medan Club

#jack, medan

Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar membatalkan rencana pembelian areal lahan di samping kantor Gubernur Sumut senilai 600 miliar yang masuk dalam R-APBD 200 miliar dan P-APBD 100 miliar dan sisanya akan di bayarkan pada Tahun Anggaran 2023.

“Dalam pembahasan di komisi C DPRD Sumut terungkap bahwa adanya pembelian kawasan Medan Club, di Jalan Kartini Medan oleh Pemprovsu guna pelebaran kantor Gubsu tersebut  sangat mengejutkan dan  mencedrai hati rakyat, “Kata Ketua PSI Sumut Nezar Djoeli kepada wartawan.

Nezar menyebutkan, PLT Kabiro  Umum Provinsi Sumut Zulkifli menyampaikan tentang rencana pembayaran di P-APBD agar di tampung melalui pembahasan Komisi C dinilai sangat mengundang kecurigaan atas rencana Pemprov Sumut.

“Di satu sisi rencana uang untuk jalan mantap yang masih menuai persoalan aja masih belum kelar, pembangunan sport center untuk PON 2024 juga gak jelas, belum lagi rumah sakit bertarap internasional yang masih jadi impian warga Sumut dan banyak lagi kegiatan Pemprov yang hari ini semua itu masih isapan jempol belaka, apalagi kita sangat  memerlukan anggaran untuk persiapan Pilkada.”ungkapnya.

Nezar mengatakan, ada apa Pemprovsu hari hari ini yang sangat dzolim dalam perencanaan yang tidak berazaskan kerakyatan dan terkesan  hamburkan uang, satu sisi masih banyak Rakyat sumut yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga butuh anggaran dalam mensejahterakan kehidupan mereka melalui bantuan sosial maupun UMKM.

“PSI meminta kepada ketua DPRD agar lebih jeli dalam meloloskan anggaran yang seperti ini dan pihak Aparat  jangan terlena dan jangan terbuai dengan program yang menyesatkan Rakyat. Ayo buka mata dan telinga ketersediaan uang di belanja APBD hanya sekitar 3 Triliun yang untuk di bagikan ke beberapa dinas gimana lagi dinas dinas bisa membangun Sumut melalui tupoksi kedinasannya kalau anggaran seperti ini di foya-foyakan oleh Gubernur yang tidak berazaskan kerakyatan, “ujar Nezar. ***

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Posts