Rabu, 23 May 2018

DPRDSU Ingatkan KPU dan Bawaslu untuk Profesional dan Netral


#jack, medan

Wakil Ketua Komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz mengingatkan seluruh komponen penyelenggara Pemilu dan Pilkada untuk tetap menjaga netralitas dan lebih professional. “Bukan malah sebaliknya, penyelenggara pemilu dan Pilkada terlibat politik praktis, tidak prifesional dan merugikan banyak pihak,” ujarnya, Selasa (12/2/2018) tak kala dihubungi melalui telpon selularnya.

Menurut anggota fraksi Partai Demokrat itu bahwa Pilkada bisa berjalan dengan baik dan menciptakan suasana yang kondusif jika Penyelenggara Pilkada seperti KPU dan Bawaslu bisa bekerja sesuai mottonya yaitu melayani dan profesional.

“Dari masa kemasa catatan sejarah di Sumut, pemilu maupun pilkada harus dapat terjaga secara kondusif. Ini dikarenakan selama ini semua pihak dapat menjaga netralitas penyelenggara pilkada dan pemilu secara profesional,” ujar anggota dewan dari dapil Binjai-Langkat itu mencontohkan.

Menyatakan pasangan JRS – Ance lanjut Fauzi, bahwa tidak memenuhi syarat atau TMS, pada proses penetapan calon Gubernur dan Wakilnya pada pelaksanaan Pilkada 2018 ini adalah sesuatu keputusan yang perlu dipertanggungjawabkan secara profesional oleh KPU provinsi Sumatera Utara.

“Hal itu sangat terlihat tidak profesionalnya oknum komisioner KPU dan Bawaslu yang menyatakan bahwa hanya ada calon 2 pasang yang akan mengikuti pilgubsu sebelum rapat komisioner menentukan penetapan calon,” ujar ketua IKAMA itu.

Karenanya tambah Fauzi lagi, bahwa Komisi A, DPRD Sumut yang membidangi Politik dan pemerintahan DPRD Sumut akan memanggil pihak-pihak penyelenggara Pemilu dan Pilkada untuk menjelaskannya di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat.

“Maka itu, kita akan memanggil KPU provinsi Sumatera Utara untuk meminta klarifikasi statemen yang disampaikan beberapa waktu lalu sebelum rapat keputusan yang diambil KPU,” ujar Fauzi lagi.

Meskipun tahapan Pilkada tetap berjalan namun keputusan TMS yang diberikan KPU provinsi Sumatera Utara kepada pasangan JRS - Ance, adalah keputusan yang sudah berdampak pada dinamika politik di daerah.

“Kita khawatir jika keputusan ini bukanlah satu keputusan yang profesional maka bisa menimbulkan preseden buruk bagi pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di provinsi Sumatera Utara,” ujar Fauzi mengakhiri. ***