Jumat, 14 December 2018

Dana Unit Kerja Metrologi Disperindag Kota Binjai

Penegak Hukum Diminta Usut Dugaan Penyelewengan


# lia,binjai

Aparat penegak hukum diminta untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran APBD Kota Binjai tahun 2017 sebesar Rp.130 juta, dengan dalih pembentukan unit kerja Metrologi Legal, dan anggaran Pembinaan dan Pendataan Metrologi sebesar Rp.69.991.462, penbuatan UPTD Tera sebesar 24.999.108,- pada APBD 2018 pos Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai yang diduga belum ada payung hukumnya.

Demikian diungkapkan ketua LSM LPPAS Kota Binjai Zulkifli Gayo kepada wartawan, di Binjai Rabu (21/11/2018).Harapanya, untuk mengantasifasi kasus serupa tidak terjadi lagi untuk tahun anggaran 2019, dimana terjadi pencairan anggaran meskipun belum adanya payung hukumnya seperti Perda atau Peraturan Walikota.

Inspektur Kota Binjai Aspian melalui Sekretarisnya Asri Dalimunte,yang dikonfirmasi  melalui telepon selulernya,Sabtu (17/11/2018), membenarkan adanya laporan LSM LPPAS Kota Binjai terkait dugaan penyimpangan anggaran di Disperindag Kota Binjai. "Sudah di meja pak Inspektur Aspian," ungkap Asri.

Disebutkan Asri, karena minimnya tenaga auditor, pimpinan masih mencari siapa yang pantas untuk menangani laporan tersebut.

" Mungkin Inspektur sedang menyusun tim yang akan mengusut laporan itu ke lapangan," ujar Asri Dalimunte.

Zulkifli menduga UTTP (Ukuran Timbang Takar dan Perlengkapan) tahun anggaran 2017/2018 dikorupsi.Pasalnya, ada tercantum pada APBD 2017 No.Rek 2.01.2.01.28.01 berupa anggaran pembentukan unit kerja Metrologi Legal UTTP sebesar Rp.130 juta. 

Sedangkan pada APBD 2018 No. Rek 2.01.01.52.28 tentang pembinaan dan pendataan Metrologi sebesar Rp.69.991.462,-, ditambah pembuatan UPTD Tera sebesar Rp.24.999.108,-.

Sementara dari keseluruhan anggaran itu payung hukumnya belum ada. Artinya dalam anggaran itu, belum ada Perda atau Peraturan Walikota (Perwal).

Yang menjadi pertanyaan, kata Zulkifli, kenapa muncul lagi anggaran tahun 2018 untuk pembuatan Perda UPTD Tera sebesar Rp.24.999.108.Jadi anggaran sebesar Rp.130 juta yang dicairkan tahun 2017, digunakan untuk apa?, beber Zulkifli.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemko Binjai Salma Deny ketika dikonfirmasi mengaku pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tera belum ada Peraturan Walikota atau Perda.

"Tanpa payung hukum melaksanakan kegiatan mengunakan APBD kami menduga, itu namanya fiktif,(tidak bisa dipertanggung jawabkan)" terang Salma.

Kadis Perindag Kota Binjai Tobertina melalui Kasi Metrologi Riris beberapa waktu lalu mengaku sudah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendataan Metrologi tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp.69 juta lebih.***

Foto : Kantor Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai di Jalan Perintis Kemerdekaan, Binjai Utara. ***