Senin, 17 December 2018

Wagubsu Minta Daerah Fahami Alternatif Pembiayaan


#jack, medan

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut), Musa Rajekshah mengharapkan kepada masing-masing daerah agar dapat mengetahui dan mengerti bagaimana alternatif pembiayaan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan di daerah tersebut.

Hal itu diungkapkan Wagubsu dalam acara Sosialisasi Alternatif Pembiayaan Daerah, di Aula Raja Inal Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (8/10/2018). “Pembiayaan daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali,” kata Wagubsu yang akrab disapa Ijeck.

Dalam kesempatan itu, Ijeck juga menyampaikan beberapa prinsip umum pinjaman daerah, dimana Pemda dapat melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang dapat digunakan untuk menutup defesit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan atau kekurangan arus kas.

Dikatakannya, daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri, daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemda sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.

Prinsip lainnya, lanjut Ijeck, pinjaman daerah harus merupakan inisiatif dari Pemda dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemda. Pemerintah pusat menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemda dengan memperhatikan keadaan dan perkiraan perkembangan perekonomian nasional. Pemda juga dapat meneruskan pinjaman daerah sebagai pinjaman, hiban dan/atau penyertaan modal kepada BUMD dalam kerangka hubungan keuangan Pemda dan BUMD.

“Barang milik daerah tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan untuk mendapatkan pinjaman. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD,” papar Ijeck.

Adapun sumber keuangan yang dapat dilakukan Pemda untuk pembiayaan alternatif ini adalah lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, contohnya PT Sarana Multi Infrastruktur, pemerintah pusat berupa penerusan pinjaman luar negeri dan penerusan pinjaman dalam negeri, pemerintah daerah serta masyarakat dalam bentuk obligasi daerah.

Selain itu, kata Ijeck, Pemda juga harus memahami syarat pinjaman daerah seperti jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Syarat lainnya, daerah juga harus mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI atas laporan keuangan Pemda tahun terakhir. Mendapatkan persetujuan prinsip dari DPRD, mendapat pertimbangan dari Mendagri, mendapat izin pelampauan defisit APBD dari Menteri Keuangan dalam jumlah nominal pinjaman melebihi batas maksimal defisit APBD. Serta mendapatkan persetujuan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ahli Madya AKPD, Joman Richard Butar-butar, Kepala Bidang Ekonomi Daerah Kementerian Koordinator Perekonomian, Yuana R. Astuti, As. Vice President Investment Banking (PT. Mandiri Sekuritas), Budi Suwasono, dan dihadiri juga oleh Sekrertatis Daerah Provinsi Sumatera Utara, DR. Ir H R Sabrina Msi. ***

Teks foto : Wagubsu, Musa Rajekshah memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Alternatif Pembiayaan Daerah, di Aula Raja Inal Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (8/10/2018). ***