Jumat, 15 December 2017

Dugaan Kasus Penipuan dan Penggelapan CPNS oleh Oknum DPRDSU

BKD Akan Panggil Hartoyo Setelah Penyidik Polres Sergei


# jack, medan

Badan Kehormatan Dewan (BKD), DPRD Sumatera Utara (Sumut) segera memanggil

Politisi Demokrat yang diduga tersandung kasus penipuan dan penggelapan, Drs Hartoyo, setelah memanggil penyidik Polresta Sergei mulai Senin pekan depan.

Demikian anggota BKD DPRD Sumut, H Syamsul Qodry menjawab wartawan, Selasa (8/8/2017) terkait gonjang ganjing kedatangan Penyidik Polres Sergei ke DPRD Sumut beberapa waktu lalu.

Menurut wakil ketua Komisi A, DPRD Sumut itu, bahwa BKD sangat berkepentingan mendengarkan langsung penjelasan saudara Hartoyo, terhadap kasus yang dituduhkan.

“Menurut surat yang masuk dari Polres Sergei, bahwa Saudara Hartoyo sebagai saksi terlapor telah tiga kali berturut-turut tidak menghadiri pemanggilan tersebut,” ujarnya sembari melihat surat Polresta Sergei tersebut tanpa memperlihatkan pada wartawan.

Namun, lanjut Qodri bahwa BKD akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan penyidik polres Sergai. “Karena kita akan mendengarkan hasil koordinasi dengan pihak Polres Sergai terlebih dahulu, tentunya berpegang pada azas hukum praduga tidak bersalah,” jelasnya.

Terhadap langkah-langkah yang akan diambil setelah diketahui bahwa Hartoyo bersalah, Syamsul Qodri mengatakan bahwa masalah itu jangan berandai-andai. “Tetapi yang jelas setiap kasus yang menimpa anggota dewan, ada mekanisme yang diatur oleh Undang-undang dan peraturan huukum yang berlaku dan diatur pula pada Tata Tertib (Tatib) dewan. Begitu terhadap ingkarnya Hartoyo atas pemanggilan Polres Sergai, itu juga ada mekanismenya hak penyidik,” ujar Qodri serius.

Menurut informasi, konon aksi penipuan pelaku berawal sejak ia menjadi anggota Komisi A, DPRD-SU. Pelaku menjanjikan bahwa dapat memasukkan 3 anak korban sebagai PNS dengan biaya 2 anak dikenakan biaya Rp 240 juta dan 1 anak yang akan dijadikan guru di Deli Serdang dengan biaya Rp 105 juta. Sehingga keseluruhannya, Rp 345 juta. Selain itu, dalam pembayaran pelaku meminta uang pembayaran secara menyicil. Awal pembayaran di Bulan Februari 2015 sebesar Rp 50 juta disebuah warung di Desa Tualang. Namun korban curiga setelah melakukan pembayaran Rp 295 Juta, ketiga anaknya tidak juga menjadi PNS seperti dijanjikan. Karena tak terima, korban pun melaporkan kasus tersebut ke Polres Serdang Bedagai dengan Nomor : STPL/19/I/2016/SU/Res Sergai.

Sementara Drs Hartoyo tak menjawab saat dilakukan konfirmasi lewat telpon selularnya, apalagi Sekretaris Komisi C, DPRD Sumut ini tak pernah hadir digedung dewan, sejak beberapa bulan terakhir ini.***