Minggu, 21 October 2018

Kasus Penjualan Lahan Kebun Helvetia

Tamin Sukardi Dituntut 10 Tahun Penjara


#fey, medan
Terdakwa kasus penjualan tanah negara, Tamin Sukardi, dituntut hukuman 10 tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (6/8/2018).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung, Salman, menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan primer. Dalam kasus ini, lanjutnya, terdakwa dituding telah menjual tanah itu dengan harga lebih dari Rp132 miliar kepada pemilik PT Agung Cemara Reality, Mujianto.

“Atas dasar itu, kami meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara 10 tahun dipotong masa tahanan dan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara,” ungkapnya dihadapan majelis hakim yang dipimpin Wahyu Prasetyo Wibowo.

Pihak tim JPU juga meminta terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp132,4 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayar dalam kurun waktu sebulan setelah putusan berkekuatan tetap, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang. “Bila hasil lelang tidak juga mencukupi membayar kerugian negara, maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama lima tahun lagi,” sebut Salman.

Tak hanya itu, tim JPU menuntut lahan seluas 72 hektar di Pasar IV Desa Helvetia, Labuhan Deli Kabupaten Deliserdang dirampas oleh negara. Selanjutnya, tanah dimaksud diserahkan ke Gubernur Sumut untuk pengaturan, penguasaan dan penggunaannya. Menanggapi hal tersebut, tim penasihat hukum terdakwa yang dipimpin Fachruddin Rifai, berjanji akan menyampaikan nota pembelaan pada persidangan pekan depan. “Kami menilai, JPU tidak menganggap fakta di persidangan. Nanti fakta persidangan itu kita susun dalam pledoi, tunggu minggu depan,” tukasnya.

Di luar persidangan, tepatnya di halaman gedung PN Medan, puluhan massa aktivis Komite Tani Menggugat (KTM) Sumut menggelar orasi untuk mendesak majelis haki m menghukum terdakwa Tamin Sukardi secara maksimal. “Tamin Sukardi telah menggunakan segala upaya untuk menguasai lahan itu. Jadi hukum dia dengan seberat-beratnya,” tegas Ketua KTM Sumut, Unggul Tampubolon.

Demonstrasi juga dilakukan aktivis KTM Sumut di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kawasan Jalan AH Nasution Medan. Massa menyoroti status Mujianto yang telah membeli lahan tersebut dari Tamin Sukardi. “Kejagung juga harus menahan Mujianto karena menjadi penadah perampokan tanah negara dengan membangun ribuan rumah toko di areal seluas 74 hektar itu,” ujarnya.
Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian yang menerima kehadiran para demonstran mengaku tidak bisa seketika mengambil kasus tersebut. Hal ini mengingat, kasus penjualan lahan negara ditangani langsung Kejagung, bukan Kejatisu. “Kita tidak bisa mengambil-alih kasus ini. Kita tunggu sikap dari Kejaksaan Agung,” sebutnya.

Sekadar informasi, perkara ini berawal pada 2002, saat terdakwa Tamin Sukardi mengetahui 106 ha lahan yang digunakan PTPN 2 di kebun Helvetia tidak diperpanjang Hak guna usaha (HGU) nya. Berbekal 65 Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKTPPSL), terdakwa Tamin Sukardi menguasai lahan di Pasar IV Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang itu.
Guna memuluskan rencananya tersebut, terdakwa meminta bantuan eks karyawan PTPN 2, Tasman Aminoto dan Misran Sasmita, serta Sudarsono. Mereka kemudian membayar sekaligus mengoordinasikan sejumlah warga agar mengakui lahan itu sebagai pewaris hak garap dengan dikuatkan bukti 65 lembar SKTPPSL yang seolah-olah diterbitkan tahun 1954. Bermodalkan selembar KTP, warga dijanjikan bakal memperoleh lahan, masing-masing seluas 2 ha.

Setelah diteliti, ternyata nama yang ada di 65 SKTPPSL itu bukan nama orang tua warga dimaksud. Bahkan, mereka tidak pernah memiliki lahan di areal tersebut. Ironisnya, lahan tersebut masih tercatat milik negara karena belum ada rekomendasi untuk melepas hak negara dimaksud dari Menteri BUMN yang membawahi PTPN 2.***

Teks Foto: Terdakwa Tamin Sukardi mendengarkan tuntuta yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejagung di PN Medan, Senin (6/8/2018). Foto Fey