Jumat, 15 December 2017

Okupasi Lahan Padang Brahrang oleh PT.LNK

Koptan Cinta Dapat Perjuangan Minta SK Tanah


#lia, binjai 

Perkumpulan kelompok tani Cinta Dapat Kelurahan Padang Brahrang  sangat  menyesalkan  sikap arogansi PT   Langkat Nusantara Kepong LNK melakukan pembersihan lajan (okupasi) terhadap 46 hektar lahan yang sudah puluhan tahun dikelola masyarakat, di Dusun Sukarejo, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.  

Pasalnya Okupasi  lahan milik masyarakat itu yang dilakukan PT.LNK pada tanggal 9 September 2017 lalu, dinilai  suatu  tindakan sewenang-wenang dan tidak berkeadilan.

Demikian disampaikan  ketua umum Kelompok Tani  Cinta Dapat, Kelurahan Padang Brahrang , Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Sumut  Haria Bintara  didampingi Sekjen Saiful S, kepada sejumlah wartawan di Binjai, Minggu (8/10/2017).

Dikatakan Haria, terkait  Okupasi dan penguasaan lahan tersebut, kelompok  tani Cinta Dapat Perjuangan Kelurahan Padang Brahrang minta kepada PT.LNK dan BPN Langkat untuk bisa memperlihatkan  sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan gambar lokasi HGU PTPN II yang berlaku saat ini. Apakah apakah tanah milik rakyat berada di dalam lokasi HGU yang berlaku itu. “ Kami minta pembuktiannya,” beber Haria Bintara.

Haria menambahkan, untuk mencari solusi penyelesaian lahan yang berkeadilan, perkumpulan kelompok tani Cinta Dapat Rakyat  berharap,  BPN  Langkat, Pemda, DPRD Langkat, Kepolisian,masyarakat dan PTPN II berkenan duduk satu meja, sama-sama membuktikan  apakah HGU PTPN II No.1 tahun 1991 atau SK Tanah Milik Rakyat yang benar. Siapa dan apa ada lembaga negara yang menyatakan SK Tanah Milik Rakyat tidak benar. Pada dasarnya, pemerintah RI  mengeluarkan SK Tanah Milik Rakyat  dan diberikan kepada rakyat. Begitu juga SK HGU PTPN II dibuat dan diberikan oleh pemerintah RI.

“Yang menjadi permasalahan, pada satu bidang tanah  tidak boleh ada 2 (dua) SK hak tanah,” tegas Haria  Bintara.

Ditempat yang sama, Sekretaris perkumpulan kelompok tani Cinta Dapat Perjuangan Padang Brahrang Saiful S  menjelaskan, diketahui bahwa HGU PTPN II yang berlaku di Langkat, antara lain HGU No. 3, 5 dan 16 tahun 2012. HGU ini berlaku sampai tahun 2024. Sedangkan sertifikat HGU No.1 tahun 1991 yang masa berlakunya sudah habis, disebut-sebut digunakan PT.LNK sebagai dasar untuk melakukan okupasi tanah masyarakat.

“Jika HGU  itu tidak benar, artinya ada tindak pidana gunakan bukti palsu dan penyerobotan tanah rakyat,”  tuding Saiful.

Sebelumnya, wartawan  yang mencoba mengkonfirmasikan kepada Manager LNK Kebun Padang Brahrang, Jaya Silalen terkait okupasi lahan 46 hektar di Desa Cinta Dapat, Kecamatan Selesai, Langkat Jum,at (6/10) dan Sabtu (7/10) tidak berhasil. Menurut Satpam Triono, paka Manager sedang rapat di Medan. ***