Jumat, 15 December 2017

Proses Banding Pemilihan Wagubsu Nurhajizah Marpaung

Mendagri Diminta Taat Hukum Jalankan Putusan PT TUN


# jack, medan

Mendagri Tjahjo Kumolo diminta mematuhi keputusan hukum PT TUN Jakarta, yang memenangkan Muhammad Ikhyar Velayati Harahap (Ketua PKNU Sumut) dalam proses banding perkara pemilihan Wagub Sumut sisa masa jabatan 2013-2018.

Apalagi disebut-sebut bahwa banding itu dilayangkan oleh Menteri Dalam negeri atas putusan pengadilan 219/G/2016/PTUN-JKT tanggal 21 Desember 2016.

"Kita berharap Mendagri harus taat hukum, yakni menjalankan putusan PT TUN Jakarta tersebut. Lewat persoalan ini, Mendagri harus menjadi contoh sebagai warga negara apalagi pejabat negara yang patuh dan taat pada putusan hukum,"kata Wakil Ketua Komisi A membidangi hukum dan pemerintahan DPRD Sumut, Syamsul Qadry Marpaung kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (8/8/2017).

Kata Syamsul Qadry, dengan keluarnya putusan tersebut maka Mendagri juga harus segera menindaklanjuti atau meninjau ulang pengangkatan Nurhajizah Marpaung sebagai Wagubsu.

Untuk itu, Syamsul berharap Mendagri atasnama pemerintah pusat harus segera bersikap dan memberikan penjelasan ke publik pascaputusan PT TUN Jakarta tersebut. "Sebab kita masyarakat Sumut menunggunya, apakah kita masih memungkinkan memiliki Wagubsu jelang akhir masa jabatan Tengku Erry Nuradi. Ini penting bagi Sumut , apalagi dalam menghadapi Pilkada kedepan,"sebutnya. 

Sebelumnya diketahui,  proses banding perkara pemilihan Wagub Sumut sisa masa jabatan 2013-2018 sudah diputus PT TUN Jakarta. Dalan putusannya, PT TUN Jakarta memenangkan Muhammad Ikhyar Velayati Harahap (Ketua PKNU Sumut). Informasi yang dihimbun menyebutkan banding itu dilayangkan oleh Menteri Dalam negeri atas putusan pengadilan 219/G/2016/PTUN-JKT tanggal 21 Desember 2016.

"Dengan demikian Keppres Nomor 142P Tahun 2018 tentang penetapan dan pengangkatan Nurhajizah menjabat Wagubsu sisa masa jabatan 2013-2018 batal demi hukum. Dan semua pihak harus mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan tersebut," kata Ikhyar Velayati sebagaimana diberitakan sejumlah media.

Dijelaskan Ikhyar, konsekuensi dari putusan pengadilan tersebut yakni pemerintah harus mengadakan pemilihan ulang Wagubsu."Mewajibkan kepada tergugat (Mendagri) untuk mencabut surat yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 122.12/5718/OTDA tertanggal 4 Agustus 2016 perihal Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Gubernur Sumatera Utara," kata Ikhyar.

Konsekuensi putusan itu juga mewajibkan tergugat untuk menerbitkan surat yang memberikan hak kepada penggugat (Muhammad Ikhyar/PKNU) untuk dapat mengusung Cawagubsu sisa masa jabatan 2013-2018 dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Seperti diketahui, PT TUN Jakarta pada Selasa 13 Juni 2017 dengan Nomor Putusan Banding 90/B/2017/PT.TUN-JKT menerima permohonan banding dari tergugat/pembanding.

Putusan itu menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 219/G/2016/PTUN-JKT tanggal 21 Desember 2016 yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum.

Pengadilan juga menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000. ***