Selasa, 23 October 2018

Kementerian Perhubungan Setujui :

Titik Terang Rencana Pembangunan Underpass


#yasmir, rantauprapat

Rencana pembangunan "underpass" di lintasan kereta api, menghubungkan Jalan Tanjungsari menuju Jalan Sidorukun Lingkungan Pulo Tarutung, Aekkanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dalam waktu dekat menemui titik terang.

Hal ini dibuktikan, dengan turunnya Tim dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, dipimpin Tri Ilahi melakukan peninjauan lapangan Kamis (8/2/2018) lalu.

"Ini bukti Pemerintah merealisasikan adpirasi masyarakat. Kita telah berusaha agar jalan ini segera difungsikan", ucap Wakil Bupati Labuhanbatu Utara, Drs Dwi Prantara MM, saat menyambut kunjungan Direktorat Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia belum lama ini.

Sebelumnya, rencana pembangunan "underpass" tersebut, belum mendapatkan izin dari PT Kereta Api Indonesia (KAI). 

Sebelumnya, rencana pemborongan "underpass", sudah dimajukan pada 19 September 2017", ujar Herry Wahyudi Marpaunh SSTP MAP - Kepala Dinas Perhubungan Herry Wahyudi SSTP MAP.\

Katanya, Kepala Dinas Perhubungan sudah memajukan Permohonan itu, sejak 19 September 2017. Kemudian lanjutnya, Dinas Perhubungan diundang rapat rencana pembangunan tanggal 14 November 2017, di Balai Teknik Perkeretaapian di Medan.

Selanjutnya, katanya, surat tersebut dilanjutkan ke Kementerian Perhubungan tanggal 30 November 2017. Setelah itu, Kepala Dinas Perhubungan Labuhanbatu Utara, diundang ke Jakarta tanggal 12 Januari 2018. Salah satu putusan rapat, mereka akan melakukan peninjauan lapangan, yang dilaksanakan Kamis (8/2/2018).

Firman Ilahi mewakili Direktorak Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengatakan, untuk mendapatkan izin pembangunan " Underpass", harus melewati berbagai tahapan. Dimulai dari dokumen berupa surat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kemudian msteri dokumen tersebut dibicarakan pada rapat. Setelah itu pihak Direktorat Jenderal Perkeretaapian, meninjau lapangan secara langsung. "Setelah survey lapangan, kemudian dievaluasi. Baru setelah itu baru dikeluarkan izin", ungkap Tri.***