Jumat, 15 December 2017

Pemprovsu Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran Hutan


#hendrik-rompas

Kebakaran Hutan dan Lahan selalu terjadi pada setiap musim kemarau karena adanya aktivitas masyarakat untuk pembukaan lahan dalam menghadapi persiapan musim tanam yang umumnya dilakukan secara tradisional dengan cara tebang atau membakar yang tentunya harus dihindari pada masa yang akan datang.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Sumatera Utara Dr Ir H Tengku Erry Nuradi, M.Si diwakili Asisten Administrasi Pemerintahan Setdaprovsu Drs Jumsadi Damanik, SH, M.Hum didampingi Kepala Biro Pemerintahan Setdaprovsu Afifi Lubis, SH pada Acara Pembukaan Sosialisasi dan Pemberdayaan Aparatur Kabupaten/ Kota dalam Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Se-Sumatera Utara di Hotel Grand Antares Medan  (9/10/2017).

Dikatakannya bahwa saat ini kebutuhan lahan untuk Pembangunan masih cukup besar sehingga perlu kebijaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagai upaya mencegah dampak negatif dari kegiatan pembukaan lahan tersebut dengan prinsip Penyiapan Lahan Tanpa Bakar sekaligus mengembangkan manfaat ekonomis dari nilai limbah kayu hasil tebangan yang dapat menunjang kegiatan pembangunan lainnya.

Menurutnya bahwa kebijakan penanganan kebakaran dan bencana alam dalam urusan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kebakaran merupakan sub urusan bagian dari urusan bidang  Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang masuk dalam urusan wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sub Urusan Kebakaran menjadi tanggungjawab  bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota namun didalam matriks pembagian kewenangan penanggung jawab utama adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.***