Minggu, 31 August 2014

Lihat berita lama ada di Archive

Merasa Dekat Gubsu, Zulkifli Siregar Ancam Pecat Bendahara DPRD Sumut

>> jack, medan

Menentukan karier dan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentunya harus melalui banyak proses. Terlebih untuk jajaran  pimpinan di  Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Pemprov Sumut. Pertimbangan pangkat dan jabatan harus disesuaikan. Lalu, harus ada rekomendasi dari Baperjakat hingga diputuskan apakah layak PNS dimaksud menduduki posisi tertentu. Demikian juga sebaliknya, bila sang PNS ingin di pecat atau diturunkan dari jabatannya.

Bukan seperti yang dipertontonkan oleh Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut Zulkifli Siregar, dihadapan sejumlah wartawan, sanggup mengumpat, menghina dan mengancam seorang bendahara bayar Kantor Sekretariat DPRD Sumut, Alinafiah Nasution, Senin (3/6).

Zulkifli yang juga ketua DPD Hanura Sumut itu layaknya 'malaikat maut'  yang setiap saat siap mencabut karier PNS di Pemprov Sumut, hanya karena persoalan sepele, dimana Ali tidak menghantarkan uang reses kepadanya. Sementara kebiasaannya uang reses itu diurus oleh staf, namun Zulkifli minta pelayanan khusus untuk diantar kerumahnya. Sementara semua anggota DPRDSU lainnya mengambil langsung ke ruangan bendahara.

Saat itu Zulkifli datang ke ruangan Bendahara Sekwan Alinafiah  Harahap. Zulkifli Siregar lantas  menghardik dan menghakimi Bendahara Sekwan DPRD Sumut, Ali, "Kau (Alinafiah Nasution, red) baru jadi Bendahara kau sudah sombong. Kenapa harus saya sendiri yang harus mengambil dana reses ini ke sini," ucap Zulkifli.

Kemarahan Zulkifli tak sampai disitu. Dengan arogan, Zulkifli mengancam akan mencopot jabatan Ali Harahap.  "Kau mau ku copot. Bilang, biar kubuktikan sekarang," ucapnya.

Sikap arogansi Zulkifli yang terkesan mengambil wewenang Baperjakat dalam menentukan posisi di jajaran SKPD Pemprov Sumut ini, lantas dikaitkan dengan dengan dukungan Partai Hanura saat pencalonan Gatot Pujo Nugroho di Pilgubsu lalu, dan menang.

Menurut Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Dewan Sumatera Utara, M Idham Khalid, jika posisi  itu dijadikan    Zulkifli berbuat sewenang-wenang dan bisa mengobok-obok komposisi jajaran di Pemprov Sumut, maka birokrasi ala hukum rimba telah berlaku di daerah ini.

"Sungguh sikap Zulkifli ini tidak bisa ditolelir. Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan proses demokrasi dan system kepegawaian di pemprovsu juga proses jenjang kepangkatan PNS di sana. Gubsu diharapkan tidak mengakomodir tingkah laku anggota Dewan yang mirip preman pasar itu ," ucapnya.

Khalid juga mengaku miris terhadap masih adanya sikap  kader partai politik sebesar Hanura  yang memiliki mental ala preman pasar itu. Selain telah merugikan nama baik partai Hanura yang telah dibangun susah payah, hingga mendapat tempat di hati rakyat, juga sangat bertentangan dengan “Hati Nurani”.

"Partai ini kan mengedepankan nurani, sesuai namanya Hati Nurani Rakyat (Hanura). Tetapi sikap Ketua DPD Hanura Sumut Zulkifli Siregar justeru sebaliknya. Mengedepankan emosi bukan nurani. Sementara hal lain juga pernah dilakukan Zulkifly terhadap kasus Robek CD di Siantar. Itu bagaimana, apa udah selesai," sentilnya penuh tanda Tanya.

Karena itu dia berharap, Ketua Umum Hanura Sumut Wiranto harus segera ambil langkah tegas mencopot Ketua DPD Hanura Sumut Zulkifli Siregar.
"Ini tahunnya politik. Jika citra partai dikoyak oleh kader Hanura sendiri, maka jangan harap mendapat simpati rakyat. Wiranto harus segera mencopot Zulkifli," tegasnya. ***