>> jams, medan
            Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2009 masih belum maksimal dan bernuansa permasalahan, sejumlah partai politik memprediksi pemilu akan berlangsung penuh kecurangan. Sebab ada indikasi, kartu pemilih diperjualbelikan oleh oknum penyelenggara pemilu.
Salahsatunya PKS dan PAN, mencurigai pemilu legislatif di Sumut akan berjalan curang lantaran sekitar 40% sampai 50% formulir C-4 (surat undangan pemilih) masih menumpuk di tingkat PPS dan KPPS. Menurut Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumut, Kamaluddin Harahap, masih menumpuknya formulir C-4 itu dikhawatirkan akan dimanfaatkan para caleg atau pun parpol tertentu untuk diberikan kepada oknum-oknum yang tidak berhak agar datang ke TPS dan memilih sesuai arahan mereka. "Ini bisa menimbulkan kerawanan pemilu," kata Kamaluddin Harahap di Masjid Baitussyuro Gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (6/4).
Menurut Kamaluddin, formulir C-4 yang masih menumpuk itu berupa undangan pemilih yang didistribusikan petugas PPS atau KPPS ke masyarakat. Namun undangan itu masih banyak yang tidak sampai ke masyarakat pemilih karena yang bersangkutan ada yang pindah rumah, tidak berada di tempat, meninggal dunia atau pun kesalahan nama.
"Kami mencurigai mulai ada upaya jual beli formulir C-4. Bahkan di Kecamatan Medan Tembung sudah beredar formulir C-4 yang diberikan kepada orang berbeda," katanya.
Hal senada juga dikatakan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah DPW PKS Sumut, Sigit Pramono Asri. Beredarnya formulir C-4 kabarnya terjadi di Kecamatan Medan Sunggal. "Kabar yang kami dapat juga seperti itu. Makanya kami khawatir pemilu bisa berjalan curang," kata Sigit.
Oleh sebab itu, keduanya meminta KPUD Sumut maupun KPUD Kab/Kota melakukan up date data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat PPK, PPS maupun KPPS sekaligus melakukan penarikan formulir C-4 yang saat ini masih menumpuk tersebut. "Kami meminta penarikan C-4 itu besok (hari ini-red) semuanya sudah clear. Sebab semua kita sepakat agar pemilu ini berjalan jujur, aman dan lancar," kata keduanya.
KPUD juga, kata dia, perlu mengklarifikasi berapa sudah penyebaran formulir C-4 yang telah benar-benar sampai ke tangan pemilih yang berhak dan juga berapa yang tidak terdistribusikan. "Transparansi soal DPT dan formulir C-4 itu baik yang sudah sampai ke tangan pemilih yang berhak dan berapa yang belum terdistribusikan sangat penting guna meminimalisir kecurangan pemilu. PKS dan PAN juga siap sebagai saksi penarikan formulir C-4 itu," kata keduanya.
Di tempat terpisah, Fungsionaris DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sumut, Rafdinal SsoS MAP juga mengindentifikasi bakal terjadinya kecurang pemilu legislatif 2009. Sebab dia mengaku, pihaknya juga banyak mendengar informasi beredarnya kartu pemilih bermasalah yang diidentifikasi bakal diperjuabelikan oleh oknum caleg dan parpol tertentu.
"Kecurangan pemilu legislatif potensial terjadi kecurangan, sedbab informasi kita terima dan amati di lapangan, ada indikasi KPPS memperjualbelikan kartu pemilih yang bukan hak resmi nama bersangkutan. Hal ini terbukti, sebab tim saya sendiri pernah didatangi oknum KPPS yang ingin menjual kartu pemilih, namun saya secara tegas menyatakan menolak karena perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan salah," kata rafdinal.
Selanjutnya Ketua I DPW Partai Pemuda Indonesia (PPI) Sumut, Syafrizal El Batubara menilai, masih amburadulnya DPT Pemilu Legislatif 2009 tidak terlepas dari peran pemerintah. Bahkan Syafrizal menuding, pemerintah berkuasa saat ini sengaja menciptakan DPT yang bermasalah guna mempertahankan jabatan atau kekuasaannya.
"Masih amburadulnya DPT Pemilu Legislatif 2009 saat ini tidak terlepas dari perbuatan pemerintah, yang masih berkeinginan mempertahankan kekuasaannya. Sehingga lewat amburadul DPT tersebut akan dimanfaatkan mereka untuk melakukan kecurangan," katanya. ***