POPNAS Sumut Serap Hampir Rp1 M Uang Rakyat

>> imbc, medan
         Kontingen Pekan Olahraga Nasional (Popnas) Sumatera Utara menuju Yogyakarta awal November nanti, mendapat porsi anggaran hampir Rp1 Miliar uang rakyat yang tertera dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Sumut tahun 2009.
Jumlah itu termasuk kategori angka yang cukup besar telah menyerap APBD untuk instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut yang pada periode 2009 mendapat porsi anggaran RP 24.160.812.950, terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Pada APBD 2009 tersebut tertera uraian, persiapan Pelatda dan Pengiriman Kontingen POPNAS X/2009 Sumut di Yogyakarta senilai Rp822.975.000, dengan kategori rincian belanja pegawai senilai Rp 59 juta
dan belanja barang dan jasa Rp763.975.000.
Angka ratusan juta itu masih ditambah lagi anggaran untuk pengadaan peralatan olahraga guna persiapan menuju Popnas senilai Rp99 juta, dengan rincian Rp1.730 ribu belanja pegawai, Rp12.466 belanja
barang dan jasa, serta Rp84.804.000 belanja modal.Sehingga jika ditotalkan anggaran persiapan tim Sumut menuju event olahraga dua tahunan itu menelan hampir Rp1 M APBD daerah ini.
Sayangnya jumlah anggaran demikian besar yang seharusnya dipertanggungjawabkan kepada rakyat Sumut itu, terus mengundang tanda tanya apakah dibarengi dengan prestasi yang membanggakan bagi daerah ini.
Jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah atlet yang diberangkatkan menuju Popnas Yogyakarta yakni 125 atlet untuk mengikuti 13 cabang olahraga yakni, atletik, tenis meja, tenis lapangan, gulat, judo, voli, basket, panahan dan renang, serta masih ditambah dengan jumlah official dan peninjau yang ikut berangkat, wajar jika Sumut tampil di event nasional itu dengan memancangkan target. Bahkan tak hanya bisa bertengger di posisi delapan besar seperti Popnas yang lalu-lalu.
Namun disayangkan pihak Disporasu di media massa mengatakan kontingen Popnas Sumut tampil tanpa target dan tanpa cabang unggulan. Pantauan wartawan beberapa cabor pun terkesan hanya sebagai penggembira, seperti bulutangkis, voli, basket dan panahan karena tak pernah meraih prestasi yang membanggakan namun
turut diberangkatkan.

Lebih Kecil
Jika dibanding dengan anggaran bagi atlet cacat Sumut, porsi yang tertera dalam APBD cuma sebesar Rp120 juta untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popcanas) IV/2009 yang juga digelar di Yogyakarta.
Namun prestasi kategori ini justru lebih membanggakan dimana Sumut kerap bertengger di posisi tiga besar peringkat medali. Seperti pada Popcanas III di Bekasi 2007 dengan perolehan 6 emas, 6 perak dan 2
perunggu. Begitu juga dengan Popcanas di Solo 2005, dengan biaya minim kontingen cacat Sumut juga mampu menuai peringkat 3 besar.
Menyikapi besarnya anggaran kontingen Sumut yang terserap dari APBD menuju POPNAS Yogyakarta, anggota Komisi E DPRD Sumut, Budiman P Nadapdap, Senin (26/10) sangat menyesalkan jika ada pernyataan pihak Disporasu keberangkatan kontingen Popnas Sumut menuju Yogyakarta tanpa target.
Kita mau para pimpinan kontingen harus punya tanggungjawab, jangan enaknya saja mengatakan tampil tanpa target. Apalagi kita juga di dewan ini yang telah turut mengupayakan agar anggaran terealisasi
tentunya sangat menyesalkan jika kontingen Sumut tidak tampil maksimal," kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Menurut Budiman, apapun hasil yang dibawa para atlet pelajar Sumut dari Yogyakarta nantinya merupakan tanggungjawab Disporasu. "Jadi kalau instansinya saja sudah tidak bersikap optimis untuk apa lagi ada
Disporasu, bubarkan sajalah," ujar Budiman kesal.
Untuk melakukan evaluasi terkait kegiatan POPNAS, Selasa (27/10) Komisi E DPRD Sumut, kata Budiman akan menemui Menpora di Jakarta.
Menurut Budiman pihaknya juga akan segera mengevaluasi termasuk mempertanyakan kepada pihak Disporasu mengenai cabang-cabang yang punya potensi, serta cabang-cabang yang selama ini terpantau tanpa prestasi sama sekali namun tetap diberangkatkan meski hanya sebagai penggembira.
"Kita akan pertanyakan nanti apa yang menjadi alasan cabang tersebut tetap diberangkatkan, karena semuanya ini terkait dengan uang rakyat yang harus jelas pertanggungjawabannya," cetusnya. ***