>> nida, mdan
         Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) pada tahun 2010 ini didesak segera menyediakan kertas buku yang memenuhi standar bank dunia dan UNESCO. Sebab penggunaan kertas HVS untuk mencetak buku dinilai kurang bagus karena berpengaruh pada kesehatan mata.
"Kenapa HVS ini tidak cocok untuk buku, karena ia sangat putih. Bahkan putih sekali, sehingga cenderung membuat mata lekas lelah. Buku yang menggunakan kertas HVS 70 gram ini juga lebih mahal harganya, dan tidak memenuhi standar Badan Khusus PBB bidang pendidikan (UNESCO), tutur Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI), Jimmy Junianto, usai menutup Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PPGI Sumut di Hotel Sibayak Berastagi, Sabtu (16/1).
Didampingi Ketua DPD PPGI Sumut Rafriandi Nasution SE,MT, Jimmy menyatakan bahwa idealnya kertas buku yang digunakan untuk mencetak buku pelajaran adalah kertas yang jenisnya di atas kertas koran namun masih di bawah HVS.
"Sesuai dengan standar UNESCO itu terangnya keputihan mencapai 57 hingga 60 gram. Untuk kertas koran sudah bagus, namun tidak cocok digunakan untuk buku. Karena jika lama-lama dia menjadi kuning dan tidak enak lagi dibaca," ujar Jimmy.
Namun menurut Jimmy, PPGI tidak memiliki kewenangan terlalu jauh dalam mencampuri kebijakan pemerintah, karena pemerintah memiliki tim tersendiri untuk itu. Sehingga, PPGI sifatnya hanya memberikan usulan kepada pemerintah.
"Mendiknas kan juga punya tim. Jadi kita sifatnya hanya mengusulkan kalau bisa sebaiknya pemerintah mengeluarkan kertas buku, yang digunakan untuk mencetak buku-buku pelajaran.
Penggunaan kertas buku ini, menurut Jimy selain demi kesehatan mata, harganya juga jauh lebih murah dan bisa menghemat sekitar 12-13 persen dari kertas biasa. Murah, karena kertas ini tidak menggunakan pemutih (bleaching), sehingga biaya untuk pemutih bisa ditekan sedemikian rupa.
Meski demikan, sejauh ini sejumlah penerbit ataupun percetakan sudah menggunakan kertas buku. Akan tetapi tidak dengan dengan e-book, yang telah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 2008 telah mencapai 490-an jenis buku, yang masih terpaku dengan ketentuan Mendiknas.
Jumlah buku elektronik atau electronic book (e-book) yang telah dikeluarkan pemerintah sejak 2008, telah mencapai 490-an jenis buku. "Makanya jika membuat dibawah standar itu bisa dipersalahkan,"ujarnya.
Dengan banyaknya buku tersebut yang tidak mungkin dicetak satu perusahaan Jimmy meminta agar PPGI berkoordinasi. Dengan tidak mencetak semua buku tersebut.
"Nggak bisa di punya hanya satu. Dalam hal ini PPPGI sebaiknya bersama anggota yang lain, berkoordinasi. Karena buku itu sangat banyak, misalnysa bahasa juga tidak cuman satu. Sekolah juga memiliki kewenangan untuk memilih bukunya. Bisa karangan A,B, atau C," ungkapnya seraya menekankan untuk mengelaloa PPGI harus didukung dengan mengelola kebersamaan.
Jimmy juga mengingatkan jika perusahaan grafika di Sumut, khususnya Medan tahun 1970 jauh lebih berkembang dibandingkan dengan Jakarta . Usaha grafika yang kini sudah menjadi trend ini di Sumut harus bisa bangkit kembali seperti dimasa kejayaannya. Saat ini terang Jimmy PPGI bekerjamasa dengan percetakan di grup Asia seperti Cina , Pakistan , India , Malaysia , Thailand dan korea . "print asia ,"tambahnya dengan tujuan bertukar informasi termasuk untuk pemasaran.
Sebelumnya ketua PPGI Sumut, Rafriandi Nasution menyebutkan dalam sambutan Rakerda I DPD Sumut, menekankan sinyal lampu kuning yang disampaikan gubsu, dapat diterjemahkan dan direalisasikan apa yang disampiakn gubsu, tidak hanya sebatas peresmian kantor semata.
Belajar dari percetakan sebe;umnya yang hidup segan mati tidak mau, untuk dapat membaugun usaha percatakan tidak hanya sekedar perkumpulan.
Kita akan urus kartu anggota yang sedang dipersiapkan, karena ini untuk merealisaikan apa yang diimpikan gubsu. "mudah-mudahan PPGI bisa bangun kekompokan. Biarlah kecil tapi berharga," ungkapnya. ***