>>agus, medan
  Kalangan DPRD Sumut meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera mengaudit Biro Binsos Pemprovsu, yang selama ini diduga banyak melakukan 'permainan' dalam pengucuran bantuan sosial kepada lembaga lembaga yang menerima bantuan tersebut.
   Demikian dikatakan anggota Komisi C DPRD Sumut, Amsal Nasution B,Eng Rabu (20/1). "Secara umum memang kita melihat telah terjadi permainan di Biro Binsos Pemprovsu, dalam hal pengucuran dana bantuan kepada suatu lembaga," tutur Amsal.
  Adapun permainan yang dilakukan ini adanya pihak pihak tertentu yang berperan sebagai makelar untuk meloloskan bantuan ini, sehingga makelar ini nantinya mendapat bagian juga dari hasil dana yang diterima.
  "Padahal lembaga ini sama sekali tidak tahu kalau menerima bantuan tersebut dari Binsos, inikan fiktif namanya," tukasnya.
  Amsal juga mengaku mendapat informasi dari suatu lembaga yang menerima bantuan tersebut, bahwa nilai yang dikucurkan oleh Pemprovsu tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh lembaga, alias sudah dipotong oleh oknum oknum tertentu, seperti contoh lembaga tersebut mendapat bantuan Rp175 juta, tapi yang diterima hanya Rp87 juta.
  "Ini kan sudah nggak benar lagi, jadi kemana uang yang separuhnya, kalau tidak ada yang memotongnya, makanya kita minta kepada BPK sebagai bahan masukan untuk segera mengaudit Biro ini. Karena apa yang dilakukan oleh oknum-oknum ini sudah sangat keterlaluan," ujarnya.
   Untuk itu, katanya, kita juga minta kepada Gubsu segera mengecek masalah ini,karena Gubsu merupakan pucuk pimpinan tertinggi di Pemprovsu,dan Gubsu segera memerintahkan Biro Binsos untuk memberikan data lembaga lembaga yang menerima bantuan ini kepada DPRD Sumut, agar dipublikasikan kepada masyarakat, biar masyarakat yang mengontrol, karena dana ini adalah APBD, jangan sampai dana ini terus saja disalahgunakan. ***