>> nida, medan
           Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, H Ajib Shah meminta Direktur Lembaga Advokasi Kebijakan Konsumen (LAPK) Farid Wajedi, SH,M.Hum tidak asal bunyi (Asbun) ngomong dan mengomentari dewan seperti ‘pengamen politik'.
"Farid Wajedi jangan asal ngomong seperti pengamen politik," tutur H Ajib Shah, Selasa (26/1), mengomentari adanya tudingan Direktur LAPK Sumut tersebut bahwa DPRD dan Pemerintah lebih berpihak kepada PLN dalam menyikapi krisis listrik di Sumut.
Menurut Ajib Shah, DPRD Sumut khususnya Komisi D sudah berusaha keras dalam menyikapi krisis listrik di Sumut, diantaranya dengan memanggil sejumlah mitra kerja (counterpart) yang berhubungan dengan krisis listrik.
Pada Senin (25/1) misalnya, Komisi D DPRD Sumut telah memanggil PLN Pikitring Medan, dimana dalam pertemuan itu dewan mempertanyakan alasan pemadaman bergilir yang dilakukan PLN. Pemadaman menyebabkan masyarakat resah dan kalangan dunia usaha merugi.
Pada Selasa (26/1), Komisi D juga telah memanggil PLN Pembangkitan Sistem Sumbagut, juga untuk mempertanyakan alasan pemadaman bergilir yang dilakukan PLN terhadap masyarakat. Termasuk mengetahui sistem perawatan pembangkit listrik yang ada di Sumut.
"Rencananya kita akan juga akan memanggil PLN Wilayah Sumbagut, agar bisa kita konfrontir keterangannya," ujar Ajib Shah seraya menyebutkan pihaknya juga sudah sering mengeluarkan statemen menyangkut pemadaman bergilir yang dilakukan PLN.
Politisi Partai Golkar ini ‘berang' karena dituding tidak berpihak kepada rakyat, sebagaimana yang diucapkan Farid Wajedi di salah satu media cetak.
Menurut Ajib, seharusnya dalam menyelesaikan masalah semua pihak harus bahu-membahu dan bekerjasama agar persoalan itu selesai, bukannya menyudutkan dan mendeskreditkan lembaga yang nyata-nyata sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah itu.
"Kecuali kami nggak kerja itu lain ceritanya. Jadi Farid Wajedi saya minta jangan asal ngomong," kata Ajib.
Sebelumnya, Direktur LAPK Farid Wajedi mengeluarkan statemen yang diantaranya menyebut bahwa pemerintah dan DPRD lebih berpihak kepada PLN dan tidak pernah memberi sanksi tegas kepada PLN.
Menurut Farid Wajedi, terkesan kalau menyangkut krisis listrik pejabat dan wakil rakyat lebih banyak tiarap dan puasa bicara. ***