>> zainul, rantauprapat
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti terlibat sebagai tim sukses dan tim pemenangan calon kepala daerah bisa terancam dikenai sangsi tegas. Bahkan, terancam dipecat. Sehingga, dihimbau kepada abdi negara tersebut agar berlaku netral. "Itu dapat sangsi tegas.
PNS terlibat sebagai TS dapat dipecat," tegas Freddy Simangunsong Wakil Ketua DPD Partai Golkar Labuhanbatu, Minggy(31/1) di Rantauprapat.
Khusus kabupaten Labuhanbatu, indikasi itu, kata dia semakin kentara jelang Pemilukada setempat. Sebab, kata dia, menjadi rahasia umum jajaran PNS mulai tingkat kepala lingkungan (kepling) hingga pejabat eselon sudah dimobilisasi sebagai TS. Maka, tambahnya, PNS yang terlibat agar segera mengundurkan diri dari status PNS. "Sebab, menghambat fungsi sebagai pelayan publik. Karena, kinerja para PNS terganggu dalam melayani publik," tegasnya.
Banyak indikasi memperkuat dugaan keterlibatan PNS tersebut, kata Freddy, tapi rata-rata bertopengkan berbagai kegiatan Pemkab Labuhanbatu. "Program sunatan massal yang dilakukan Dinkes Labuhanbatu dan Program KTP Gratis. Itu, 'beraroma' kampanye salahsatu calon bupati," ujarnya. Maka, tambah dia, Partai Golkar Labuhanbatu segera akan mengajukan permohonan kepada Gubernur Sumut untuk menginstruksikan jajaran inspektorat pengawasan di Pemkab Labuhanbatu agar menertibkan hal tersebut. "Kita akan mohonkan itu ke Gubsu," ujarnya. Juga, tambah Freddy partai Beringin di daerah itu akan membuka posko pengaduan masyarakat terkait hal itu. "Ada. Kita akan bentuk posko untuk menampung aspirasi masyarakat," paparnya.
Sedangkan pihak Pemkab Labuhanbatu sendiri ketika dikonfirmasi belum berhasil. Sebab, Sekdakab Hasban Ritonga belum bersedia membalas pesan singkat.
Demikian halnya dengan Erwin Siregar kepala Bawaskab setempat, juga belum bersedia menjawab pesan singkat.
PNS Diduga Menjadi TS Bacabup
Sebelumnya, dugaan keterlibatan PNS di jajaran Setdakab Labuhanbatu menjadi tim sukses (TS) salahsatu bakal calon bupati (Bacabup) itu juga sudah diungkapkan beberapa pihak di acara Sosialisasi Tata Cara Pencalonan Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, di Gedung Nasional Rantauprapat.
"Itu sudah menjadi rahasia umum," ujar Djamin Djoni mantan anggota KPUD Labuhanbatu, Rabu (27/1) usai menghadiri Sosialisasi Tata Cara Pencalonan Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, di Gedung Nasional Rantauprapat.
Bahkan, kata dia, diacara tersebut juga dilontarkannya pertanyaan dan laporan hal itu kepada pihak KPUD Labuhanbatu. "Siapa yang tak mengetahui kalau kini banyak PNS yang dilibatkan menjadi tim sukses," ujarnya seraya tanpa menyebut calon bupati tersebut. "Tak usah disebut juga orang pasti mengetahui," paparnya.
Di acara tersebut, selain Djoni peserta lainnya juga sempat mempertanyakan hal serupa. Chairuddin Bae, misalnya. Mantan anggota DPRD setempat ini juga mengatakan serupa. Malah, dia juga menyoal belum terbentuknya panitia pengawas Pemilu. Sebab, katanya, untuk mengadukan indikasi keterlibatan PNS sebagai TS menjadi tidak memiliki wadah. "Jelang Pemilukada dugaan PNS menjadi TS sudah berkembang. Tapi, Panwas belum terbentuk," ujarnya.
Pihak KPUD Labuhanbatu sendiri mengharapkan kepada seluruh pihak agar jangan saling menuding. Dan, jika menemukan adanya indikasi-indikasi seperti itu agar melaporkan kepada pihak penyelenggara Pemilukada. Dan, tentu saja pihak KPU akan menampung aspirasi dan laporan tersebut. "Kita jangan suka berasumsi. Tapi, jika benar ada silahkan laporkan ke KPU," ujar Suhari Pane Ketua KPUD setempat.
Menyoal kian maraknya dugaan keterlibatan pihak PNS menjadi TS menjadi perhatian pihak Partai Buruh Labuhanbatu. Nelson ketua Parpol itu mengakui hal itu. Tapi, kata dia, para PNS itu kerap dilibatkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang ‘beraroma' program Pemkab. "Biasanya ‘dibungkus' dengan kegiatan pemerintahan," ujarnya. Sedangkan kategori kampanye sendiri, tambahnya, masih ‘samar' dengan hal seperti itu.
Pihaknya, aku Nelson akan terus menginventarisir keterangan dan laporan-laporan terkait keterlibatan PNS. Dan, akan menjadikan bahan evaluasi terkait kualitas pelaksanaan Pemilukada di daerah itu. "Kita akan menginventarisir data dan temuan dugaan tersebut. Dan, akan menjadikannya sebagai bahagian dari pendidikan politik di daerah ini," tandasnya. ***
