>> imbc, medan
           Akibat jebolnya tanggul alur pembuangan PTPN-4 Kebun Marihat Simalungun yang menghantam jalan P. Siantar Tanah Jawa tahun lalu, Pempropsu dirugikan miliaran rupiah. Namun PTPN-4 sama sekali tidak perduli, tanpa memberikan bantuan membangun jalan yang jatuh tersebut.
Demikian ketua Komisi D, DPRD Sumut, H Ajibshah, Jumat (5/2) disela-sela melihat dari dekat hasil pembangunan jalan P Siantar - Tanah Jawa yang jebol di desa Marihat, Kecamatan Tanah Jawa, kemarin.
Menurutnya, tidak seharusnya PTPN-4 tidak peduli sama sekali terhadap kerusakan badan jalan propinsi yang menghubungkan P Siantar-Tanah tersebut. Sebab jalan itu jatuh dan ambruk serta putus akibat air dari perkebunan Marihat jebol menghantam badan jalan tersebut.
"Seharusnya paling tidak manajemen PTPN-4 dapat membantu meringankan beban pempropsu. Dimana waktu itu untuk memulihkan jalan tersebut Pempropsu harus mengeluarkan dana lebih dari Rp 600 juta. Apalagi saat ini masih banyak jalan-jalan di Sumut yang memerlukan anggaran yang tidak sedikit untuk memperbaikinya," ujar Ajib.
Bahkan, lanjutnya, Jalan anjlok itu merupakan jalan satu-satunya sebagai urat nadi bagi masyarakat dari dan ke Tanah Jawa. Apalagi juga masyarakat dan perkebunan PTPN-4 Marihat menggunakan jalan tersebut untuk mengangkut tandan sawit mereka.
"Kita tidak mengerti bagaimana jalan fikiran manajemen PTPN-4. Dimana perkebunan itu sekali tidak memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Apalagi untuk kepentingan pemasukan daerah sebagai PAD, hingga kini belum ada," ujar Ajib
Saat ditanya apakah pihak manajemen PTPN-4 mengetahui persoalan tersebut, Ajib yang didampingi oleh Kasubdis program Dinas Bina Marga Sumut, Leonard Hutabarat mengatakan bahwa tidak mungkin tidak mengtahuinya. "Rapat berkali-kali dilakukan di PTPN-4 perkebunan Marihat. Karenanya manajement PTPN-4 harus membantu pempropsu dan mengembalikan dana yang telah dikucurkan, sebelum melanjutkan pembangunannya yang akan menelan biaya hingga Rp 700 juta lagi," ujanya menambahkan.
Sementara itu, Kasubdis Program Bina Marga Sumut, Leo Hutabarat saat diminta tanggapannya, mengatakan bahwa saat itu pihak berkali-kali meminta untuk pihak PTPN-4 membantu masalah tersebut. Namun tetap saja masalah itu harus dimintakan ke Pusat. Tetap saja manajemen PTPN-4 buang badan.
"Bahkan secara langsung Gubsu juga menyurati PTPN-4 dan Bupati Simalungun juga pernah menyurati gubernur yang ditembuskan ke PTPN-4 untuk meminta perhatian. Namun hingga saat ini masalah tersebut tak pernah digubris. Sementara kenderaan PTPN-4 hingga saat ini tetap menggunakan jalan tersebut untuk mengangkut TBS setiap harinya.
Tim Kunjungan kerja komisi D, DPRD Sumut kali ini, Ajibshah didampingi, TP Simangunsong, M Sitompul, M Yusufiah, Iman B Nasution, Abul H Maturidi, T Sianturi, RK Sarumaha, T Siagian, A Arba, JH Silalahi, menyempatkan untuk meninjau sejumlah irigasi dan berdialog dengan masyarakat Simalungun yang berunjurasa terhadap pembangunan jalan P Siantar - Tigarunggu.
Masyarakat Simalungun juga mengharapkan Komisi D untuk segera mendesak PTPN-4 ikut bertanggung jawab terhadap jebolnya jalan tersebut. "Jangan terus menerus perkebunan-perkebunan di Sumut lari dari tanggung jawab seperti selama ini. Apalagi yang diharapkan masyarakat Sumut selama ini. Bagi hasil saja tidak ada, namun malah banyak jalan disekitar perkebunan yang hancur akibat kenderaan mengangkut TBS yang melebihi muatan lalu lalang menggunakan jalan-jalan yang dibangun pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Propinsi," ujar Legimun (45), seorang warga masyarakat di Perkebunan Marihat menyesalkan. ***