>> youne, medan
piknya kondisi beberapa ruas jalan di Sumatera tara, sebagai akibat adanya dugaan korupsi di instansi Dinas Jalan dan eembatan Sumut. Hal itu membuat massa yang mengatasnamakan Lembaga ajian Study Mahasisa Untuk Perubahan berkali-kali menggelar aksi di Gedung DPRD Sumatera Utara.
Rabu (16/02) puluhan massa tersebut kembali mendatangi gedung wakil rakyat tersebut, mereka mendesak agar pihak DPRD Sumut menyoroti kinerja Dinas Jalan dan Jembatan Sumut di bawah pimpinan Kepala Dinasnya Umar Junaidy yang kini justru mengundurkan diri, karena menjadi salah seorang bakal calon Walikota dalam Pilkada daerah Tebing Tinggi.
Dalam aksi itu, massa menuding adanya indikasi korupsi di instansi itu seperti pekerjaan yang tidak sesuai degan kontrak pembelian alat-alat berat. Massa juga meminta agar aparat hukum mengusut tuntas anggaran ABN tahyun 2007 yang dikelola satker Pemeliharaan Jalan dan jembatan Sumut pada program kegiatan
04.08.01.4327 pemeliharaan Jalan nasional senilai Rp62.592.460.000, 0408014329 pemeliharaan jalan nasional senilai Rp4.275.914.000 yang terindikasi adanya mark up serta bersyarat KKN dalam pelaksanaan program tersebut. "Jadi kita minta agar wakil rakyat memanggil dan aparat turut memeliksa dinas ini dan oknum kepala dinasnya," teriak massa yang dalam aksi itu dikordinatori Asril Siregar.
Massa dalam pernyataan sikapnya juga mengungkap indikasi korupsi lainnya, seperti di Langkat, Tapsel,Tebing Tinggi serta indikasi korupsi di instansi PD Pasar.
Sayangnya aksi mereka itu tak diterima seorangpun wakil rakyat di DPRD Sumut. Pasalnya Komisi A bidang hukum yang harusnya menerima mereka sedang melakukan kunjungan kerja keluar provinsi.
Aksi itu terpaksa diterima salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan staf DPRD SU. Dia menyampaikan dewan sudah memahami beberapa isi tuntutan massa tersebut dan sedang mempelajarinya untuk ditindaklanjuti dan diproses. Apalagi aksi ini dengan pernyataan sikap serupa kata staf tersebut sudah diketahui anggota dewan. "Jadi sabar ya?karena pasti akan ada jawabannya," ujar staf bidang humas itu. ***