>>nida, medan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Sumut, H Fadly Nurzal S.Ag, mendukung penuh adanya usulan PLN yang akan menggratiskan listrik bagi warga miskin. Namun Fadly berpesan agar usulan ini tidak sekadar ‘Asbun' alias asal bunyi.

"Kita dukung, asal jangan asbun," tutur Fadly singkat, menjawab imbc, Senin (14/6), di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.

Menurut Fadly yang juga Ketua DPW PPP Sumatera Utara, jika benar PLN-sebagaimana disampaikan Dirut nya Dahlan Iskan, ingin menggratiskan listrik bagi warga miskin, usulan itu harus didukung penuh. Sebab tentu saja PLN sudah punya hitung-hitungan dibalik ide cemerlangnya itu.

Namun Fadly mengingatkan agar usulan itu tidak sekedar wacana, mengingat banyak hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah bahwa jika PLN menggratiskan listrik bagi warga miskin dan mencabut subsidi bagi pelanggan yang tergolong mampu, maka itu artinya bakal ada subsidi lain yang harus ditanggung oleh PLN.

"Nah masalahnya, untuk menanggung subsidi yang biasanya ditanggung untuk masyarakat miskin saja PLN sudah berkeluh kesah terus-terusan merugi, bagaimana lagi jika listrik justru digratiskan. Itu artinya harus ada subsidi lain yang ditanggung pemerintah untuk menutupi listrik bagi warga miskin yang digratiskan itu," kata Fadly.

Dia juga mengaku kurang yakin usulan itu bakal sukses, mengingat sejauh ini belum ada pembahasan di tingkat kementrian terkait, baik itu menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, termasuk komisi terkait di DPR RI.

Sebagaimana ramai diperbincangkan, PLN mengusulkan listrik gratis bagi pengguna kelas bawah. Usulan listrik gratis bagi konsumen rakyat miskin ini dilontarkan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan saat rapat dengan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, pertengahan pekan silam.

Hanya saja, tawaran ini bukanlah tanpa syarat. Pengguna listrik dengan watt lebih besar harus menanggung kenaikan tarif hingga seribu rupiah per kWh (kilowatt-hour).

Dalam kajian PLN, bila usulan ini dilaksanakan, perusahaan akan menanggung kerugian Rp 1,5 triliun. Tapi, dengan syarat kenaikan tarif bagi pelanggan lainnya dari saat ini sebesar Rp 650 per kWh menjadi Rp 1.000 per kWh, PLN berpotensi meraup keuntungan sekitar Rp 20 triliun. ***