Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaluddin Harahap mendesak Dinas Petenakan (Disnak) Pemprovsu segera memikirkan terobosan untuk membatasi masuknya daging impor ke daerah ini dalam memenuhi kebutuhan daging masyarakat.

"Terobosan dari Disnak sangat diharapkan, baik lewat ekstenfikasi maupun intensifikasi perternakan," ujar Kamaluddin Harahap kepada wartawan di gedung dewan, Selasa (15/6).

Diakui Kamaluddin, selama ini pemerintah terpaksa melakukan impor daging karena ketersediaan daging lokal tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Padahal, sebutnya lagi, ada berbagai cara yang dapat dilakukan Disnak untuk membatasi impor daging, antara lain dengan menjadikan Padangbolak sebagai pusat penelitian dan pengembangan sapi di daerah ini.

Kata Kamaluddin, Padang bolak bisa dijadikan pusat pengembangan karena potensi sapi di daerah itu amat menjanjikan. Apalagi, daerah itu memiliki padang rumput yang sangat luas sebagai pakan sapi.

Diakuinya, selama ini anggaran Pemprovsu untuk sektor peternakan juga sangat minim dalam upaya membina para peternak di daerah ini. "Kita berharap ke depan nanti ada bantuan kepada kelompok-kelompok peternak dengan pemberian bibit sapi berkualitas," kata Kamaludin.

Bila itu dilakukan, ujarnya lagi, diyakini ketergantungan akan daging impor selama ini akan dapat diatasi sekaligus meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena ini terkait dengan tanaman pangan.

Pada kesempatan itu, Kamaluddin juga menyoroti beroperasinya tangkahan-tangkahan ikan di daerah ini yang melanggar UU dan tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

Bahkan, kata dia, berdasarkan keterangan Dirjen Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan, tangkahan-tangkahan yang menjamur di daerah ini tidak terdapat di provinsi lainnya.

"Tangkahan hanya ada di Sumatera Utara, makanya harus diberantas jika kita ingin mengamankan pendapatan asli daerah (PAD)," sebut Ketua PAN Sumut tersebut.

Apalagi, menurut Kamaluddin, beroperasinya tangkahan itu juga disinyalir sebagai tempat masuknya barang-barang illegal (selundupan) yang amat merugikan pemerintah.

Ia berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas memberantas tangkahan-tangkahan yang selama ini dioperasikan para mafia. "Aparat harus tegas, karena tangkahan-tangkahan tersebut seperti ‘negara dalam negara'," kata Kamaluddin Harahap. ***