Anggota DPRD Sumatera Utara dari Komisi D, Kamis (17/6) melakukan kunjungn kerja ke proyek PLTU Pembangkit Sumatera I di Desa Tanjungpasir, Kecamatan Pangkalansusu, Kabupaten Langkat guna mencai masukan apa yang menjadi kendala bagi perusahaan listrik tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, GM PT PLN Pembangkit I, Kharuddin Matondang menyampaikan kepada para anggota dewan bahwa sejauh ini masalah perijinan serta Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menhut sudah diperoleh.

Matondang mengemukakan, PLN Pembangkit Sumatera siap melaksanakan akselerasi pembangunan proyek di wilayah Sumatera I menjadi pembangkit yang handal, ramah lingkungan dan dapat dioperasikan secara efesien, optimal serta memastikan proyek pembangkit PLTU dapat selesai tepat waktu dan berkualitas.

Dia menerangkan, proyek yang menelan biaya mencapai Rp3 triliun lebih ini pengerjaannya sudah mencapai 59 persen. GM PLN itu menargetkan, Oktober 2011 mesin sudah hidup, kemudian Desember 2011 sudah dapat beroperasi untuk melayani kebutuhan listrik.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi D, Ajib Shah, berharap proyek ini dapat terselesaikan dengan cepat. Ia berharap, perushaan listrik ini dapat memenuhi harapan masyarakat Sumatera Utara yang sudah lama merasakan dampak dari krisis listrik.

Sementara itu, Ajib Shah menjawab wartawan terkait protes warga Pangkalansusu atas pemberian 3 kg beras per kepala keluarga sebagai konpensasi dari insiden semburan gas PT Pertamina UPMs Depot Pangkalansusu yang terjadi awal 1 April 2010 mengatakan, nilai konpensasi sangat tidak manusiawi.

Pada kesempatan itu ia mengatakan akan menyampaikan keberatan masyarakat Pangkalansusu kepada Komisi B DPRD Sumut. "Saya akan sampaikan masalahan ini kepada kawan-kawan di Komisi B," ujarnya. ***