Adanya tudingan ‘kongkalikong' antara Sekwan DPRD Sumut dengan PT Jaya Konstruksi (Jarkon) terkait molornya pembangunan gedung baru tersebut, membuat gerah plt Sekwan, Nirmaraya.

Untuk itu Sekwan akan menegur PT Jarkon secara tertulis, terkait keteledoran perusahaan tersebut dalam menyelesaikan pembangunan gedung dewan, sebelum akhirnya menjatuhkan finalti. Sebab, gedung baru berbiaya Rp171 miliar itu, oleh PT Jarkon sebelumnya dijanjikan bakal siap ditempati pada akhir Juli 2010.

"Hari ini kita akan layangkan surat teguran secara tertulis kepada PT Jarkon selaku kontraktor yang membangun gedung baru DPRD Sumut," tutur Nirmaraya kepada imbc, Kamis (5/8).

Menurut Nirmaraya, meski saat ini belum menjatuhkan finalti kepada PT Jarkon atas keterlambatan pemindahan 100 anggota DPRD Sumut ke gedung baru, namun dia sudah berulangkali menegur PT Jarkon secara lisan.

"Terakhir saya sudah pertemukan Shafril Yinurullah, penanggungjawab proyek dengan pimpinan dewan, terkait keterlambatan penempatan gedung baru tersebut," ujar Nirmaraya.

Wanita ini menyebutkan, melihat kondisi di gedung baru DPRD Sumut saat ini, memang tidak memungkinkan untuk ditempati. Karena jalan masuknya masih belum siap, masih berlumpur. Demikian juga kondisi toilet di kamar mandinya yang belum sempurna dan belum bisa digunakan.

Menurut wanita berjilbab ini pemindahan 100 anggota DPRD Sumut diprediksi secepatnya baru bisa dilakukan pada akhir Agustus 2010 mendatang, atau sebelum memasuki Hari Raya Idul Fitri.
"Mudah-mudahan akhir Agustus atau sebelum lebaran bisa pindahlah," ujar Nirmaraya.

Tindak Tegas

Sebelumnya Ketua Komisi D DPRD Sumut, H Ajib Syah meminta Pemprovsu agar memberikan tindakan tegas terkait molornya kontrak kerja yang telah disepakati.

Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, bahwa proyek gedung baru DPRD Sumut merupakan representasi dari Anggota DPRD Sumut itu sendiri. Jika dijanjikan Juli bisa difungsikan, maka harus bisa difungsikan pada bulan juli juga.

"Jika tidak ini akan jadi contoh yang buruk bagi dewan," kata Ajib Shah, seraya mendesak jika memang pihak kontraktor membandel maka sebaiknya dikenakan finalti. ***