>>rijan, medan DPRD Sumatera Utara (Sumut) optimis bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2011 akan meningkat. Peningkatan yang ditargetkan mencapai Rp500 miliar yang akan dimuat dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Perhitungan Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Jika peningkatan ini tercapai, maka APBD Sumut 2011 akan menjadi sekitar Rp4,3 triliun dari sebelumnya Rp3,8 triliun. “Ini sudah dikomunikasikan dan menjadi komitmen bersama di DPRD dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut,” kata Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono Asri, Senin (9/8) di Gedung Dewan. Optimisme ini, menurut Sigit, muncul ketika Pemprov Sumut menyatakan siap meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi hak provinsi. Namun, PAD yang dipastikan meningkat tetap dari pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nomor kenderaan yang selama ini menjadi andalan. “Dinas Pendapatan Sumut sudah menyatakan siap untuk ini,” ujar Sigit. Komitmen lain yang disampaikan Pemprov Sumut terkait peningkatan PAD adalah intensifikasi pajak daerah yang selama ini belum tergarap. Sigit mengakui, selama ini sebenarnya, potensi peningkatan pajak ini sangat besar. Hanya saja belum digali dengan maksimal. “Yang jelas potensi itu ada, makanya langkah utamanya adalah intensifikasi pajak,” kata Sigit. Selain peningkatan PAD yang menjadi penopang APBD, Pemprov Sumut juga masih terus memperjuangkan bantuan dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Sumut. Bantuan, menurut Sigit, tidak menjadi masalah apakah berbentuk dana bagi hasil atau tunai. Yang penting, BUMN bisa memberi sumbangan sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah. “Bisa saja misalnya kita menawarkan perbaikan jalan dan infrastruktur lain yang sudah rusak. Ini bisa menjadi tanggungjawab mereka. Selama ini, dana yang diperoleh dari daerah semua mengalir ke pusat,” jelas Sigit. Namun mengenai kontribusi BUMN ini, menurut Sigit, masih dalam pembahasan Pemprov Sumut dengan BUMN. Mengenai besar kecilnya dana yang diberikan tidak menjadi masalah. Walau sudah dibahas, namun KUA-PPAS APBD 2011 belum diserahkan Pemprov Sumut ke DPDR Sumut. Rencananya, KUA-PPAS ini akan diserahkan setelah masa reses anggota Dewan yang berlangsung pekan ini. ***