Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun mengakui dirinya sudah mengingatkan Sekretaris DPRD Sumut sejak pertama menjabat di dewan agar secepatnya mengurus situs resmi dewan.

"Sejak Sekretaris DPRD Sumut ketika dijabat Ridwan Bustan tahun2009 berganti dengan pelaksana tugas Rusdi Batubara di awal 2010 hingga sekarang pelaksana tugas Nirmaraya, mereka selalu berkata segera menanganinya," ujar Saleh Bangun kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (12/8/2010).

Saleh Bangun mengatakan, dirinya mengakui belum mengetahui persis persoalan tidak dikelolanya situs resmi dprd sumut berlaman www.dprd-sumutprov.go.id. "Nanti saya tanya lagi, karena ini memang harus dikelola lebih baik." Terhadap pentingnya laman situs agar dikelola dengan baik, Saleh mengakuinya.

Hingga Kamis (12/8/2010), situs resmi DPRD Sumut www.dprd-sumutprov.go.id masih belum mencantumkan nama ketua DPRD Sumut dan wakil ketua DPRD Sumut yang menjabat saat ini tetapi nama lain.
Nama yang dicantumkan yakni Ketua DPRD Sumut adalah H Abdul Wahab Dalimunthe padahal sekarang ini, nama bersangkutan sudah menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat pada Pemilu 2009.

Laman resmi itu juga masih mengakui Wakil Ketua DPRD Sumut Japorman Saragih dari FPDIP, H Ali Jabbar Napitupulu dari FPPP dan H Hasbullah Hadi dari Fraksi Partai Demokrat. Padahal nama yang tercantum dalam website resmi itu merupakan pimpinan dewan periode 2004-2009 dan tidak lagi menduduki kursi pimpinan dewan tetapi saat ini masih menjadi anggota dewan periode 2009-2014 dari partai yang sama.

Unsur pimpinan dewan saat ini melalui sidang paripurna, Ketua DPRD Sumut untuk periode 2009-2014 dijabat H Saleh Bangun dari Fraksi Partai Demokrat dengan Wakil Ketua H Kamaluddin Harahap dari Fraksi PAN, Sigit Pramono Asri dari Fraksi PKS, H Chaidir Ritonga dari Fraksi Partai Golkar,H Affan dari Fraksi PDI Perjuangan. Keistimewaan unsur pimpinan saat ini karena dipegang satu ketua dan empat wakil ketua, berbeda dengan unsur pimpinan periode 2004-2009 terdiri dari satu ketua dan tiga wakil ketua.

Ketua Forum Media Online Yoko Soesilo Chou kepada wartawan di Medan, Kamis(12/8/2010) mengatakan situs resmi www.dprd-sumutprov.go.id itu nyaris sangat sederhana dan tidak professional. "Situs resmi itu telah menghabiskan biaya ratusan juta rupiah tetapi tidak mampu dikelola dengan serius."

Yoko Soesilo Chou juga menyoroti pengadaan situs itu sarat dengan korupsi. "Jika dilihat dari kualitas dan kuantitas situs resmi DPRD Sumut itu tidak pantas dikatakan professional, karena sudah tidak diupdate nyaris 10 bulan masa kepemimpinan DPRD Sumut periode 2009-2014."

Joko minta pelaksana auditor keuangan negara menelusuri penyimpangan dalam pengelolaan situs resmi dewan. ***