Anggota DPRD Sumut, Aduhot Simamora dan Ir Washington Pane, Msc minta Gubernur, Dato' Seri H Syamsul Arifin SE, untuk lebih menfokuskan penggunaan anggaran yang bersentuhan dengan masyarakat, terutama terhadap visi dan misinya.

Hal itu diungkapkannya kepada sejumlah wartawan, Minggu (15/8) di Medan, usai melakukan Reses ke daerah pemilihan mereka di Dapem 1 Kota Medan dan Dapem 8 Taput dan sekitarnya.

Menurut Aduhot, bila menyangkut visi dan misi Gubsu, agar rakyat tidak lapar sangat diperlukan anggaran yang maksimal terhadap sejumlah SKPD, terutama terhadap Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian/perdagangan dan Badan ketahanan pangan.

"Kami yang duduk di Komisi B tentunya anggaran yang kini berbasis komisi, akan memperjuangkan kepentingan "counterpart' di Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian/perdagangan dan Badan Ketahanan Pangan Sumut," ujar politikue dari partai Hanura itu.

Saat ini lanjut keduanya, anggaran di SKPD itu baru menyerap 6-7 persen dari total anggaran Pempropsu. Karenanya untuk APBD 2011 sangat diperlukan bagi Gubsu untuk lebih menfokuskan anggaran yang masimal, agar program rakyat tidak lapar dap[at benar-benar dientaskan lewat 4 tahun program Badan Ketahanan Pangan Sumut.

"Tanpa memfokuskan penggunaan anggaran yang menyentuh langsung masyarakat, kami ragu terhadap program rakyat tidak lapar akan terealisir dengan baik tanpa didukung oleh dana yang cukup," ujar mereka.

Bahkan lanjut Washington Pane, Dinas Pertanian sangat perlu dipersenjatai dana yang cukup, terutama dalam penyedian benih bagi petani dan dapat pula menampung hasil pertanian, baik berupa gabah maupun hasil panen tanaman palawija lainnya."

"Kita juga prihatin terhadap SKPD ini, yang merupakan ujung tombak bagi tersedianya pangan dari hasil pertanian. Tentunya harus didukung pula dari Dinas terkait lainnya seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang sanghgup menyediakan peralatan yang sermi modern dan sanggup pula member jaminan terhadap pemasaran hasil produksi petani tentunya," ujar Wasington yang dikenal sebagai ketua Fraksi PPRN DPRD Sumut itu.

Terhadap posisi Badan Ketahanan Pangan lanjut keduanya, jangan ada yang beranggapan bahwa Badan ini yang notabene hasil dari PP-41, berada dibawah ‘level' dinas-dinas. Namun Badan ini seharusnya merupakan badan yang menjadi ujung tombak bagi pempropsu untuk menjalankan program agar rakyat tidak lapar dengan tersedianya bahan pangan yang cukup tentunya." ***