Anggota DPRD Sumut, Aduhot Simamora dan Washington Pane, Jumat (13/8) kepada wartawan di Medan, menyoroti sejumlah perusahaan besar di Sumut yang seyogianya mengoptimalkan penyaluran dana "Community Sosial Responsibility" atau yang dikenal dengan "CSR".

"Sebab bila penyaluran CSR dapat dioptimalkan, tidak dinafikan bahwa Dana CSR dapat pula menjadi pendamping APBD tentunya. Jangan seperti selama ini, perusahaan besar hanya ‘ngoceh' telah menyalurkan CSRnya kepada masyarakat. Namun kita juga tidak tahu mana dana CSR itu yang disalurkan dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Keduanya merasa bahwa selama ini dana CSR sangat besar jumlahnya. Namun penyalurannya sangat tidak effentif. Bahkan terkesan banyak yang ditutupi oleh Bappeda propsu. Sehingga perusahaan seperti PTPN-3, Pelindo I, Toba pulp Lestari, Inalum dan Pertamina serta sejumlah perusahaan lainnya sering mendapat hujatan dari masyarakat.

"Karenanya kita mau Gubernur untuk segera mencari formula baru dalam memberdayakan dana CSR dari sejumlah perusahaan besar itu. Bahkan terhadap penyaluran dana CSR yang telah lalu, kiranya Gubsu dapt melakukan evaluasi agar terang benderang penggunaan CSR selama ini. Bila tidak jangan pula Bappeda menuding Gubsu ikut terlibat menyelubungi penggunaan dana tersebut," ujar mereka tegas.

Menurut Aduhot selama ini penyaluran dana CSR selama ini manjadi pemicu kesenjangan social ditengah masyarakat Sumut. Bahkan ada perusahaan yang terkesan sangat mengenyampinmgkan hak masyarakat sekitar mereka dengan hanya melakukan gantirugi yang tak patut, seperti terjadi di Pertamina Pangkalan Susu.

"Pertamina mengatakan mereka telah melakukan penyaluran dana CSR kepada masyarakat korban ledakan waktu itu. Namun nyatanya masyarakat disekitar perusahaan itu mengeluh bahwa perusahaan itu sama sekali tidak bermafaat ditengah masyarakat sekitar. Masak para korban ledakan hanya diberi 3 kg beras. Bagaimana pula itu," ujar Aduhot yang juga anggota Fraksi Hanura tersebut.

Karenanya, lanjut Washington bahwa untuk menindak lanjuti dan memilih formula yang cocok DPRD Sumut sangat perlu membentuk Pansus CSR. "Kita mengharapkan untuk menindak lanjuti masalah CSR ini, DPRD Sumut segera membentuk Pansus untuk memilih formula yang cock juga melakukan evaluasi terhadap penyaluran CSR yang dituding tidak transparan," ***