>> imbc, medan

Gubsu, H Syamsul Arifin atas nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menjadwalkan pelantikan Walikota Pematang Siantar masa bakti 2010-2015, Hulman Saragih dan Wakilnya Koni Siregar pada awal September.

Hulman dan Koni (HOKI) batal dilantik pada 25 Agustus akibat Surat Keputusan (SK) pelantikan belum diteken Mendagri Gamawan Fauzi.

"Insya Allah kalau tidak ada halangan, kita akan menjadwalkan pelantikan Walikota Pematang Siantar pada awal September pada minggu pertama," ucap Syamsul di Atrium Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (27/8).

Syamsul mengaku, terkait jadwal pelantikan HOKI tersebut, pihaknya pada Jumat (27/8) pagi sudah memanggil Pelaksana Harian (Plh) Walikota Pematang Siantar Donper Panggabean.

"Pamanggilan itu untuk melakukan koordinasi dengan Pemprov Sumut terkait percepatan jadwal pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar. Karena SK Mendagri untuk Walikota dan Wakilnya sudah keluar," jelas Syamsul.

Ditambahkan Syamsul, hari Selasa (31/8) pihaknya juga mengundang Ketua dan Wakil Ketua DPRD Pematang Siantar bersama para ketua komisi, dan para ketua fraksi partai politik di daerah itu untuk menyamakan persepsi soal pelantikan Walikota dan Wakil Walikota masa bakti 2010-2015.

Penyamaan persepsi tersebut diakui Syamsul perlu dilakukan. Karena, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan putusan soal sengketa Pilkada Pematang Siantar, maka putusan hukumnya sudah final.

"Putusan MK soal sengketa Pilkada Pematang Siantar sudah final. Karenanya, kita mengimbau seluruh pihak agar menghormati putusan hukum tersebut," ucap Syamsul.

Seperti diketahui, pasang HOKI seyogyanya dilantik hari Rabu, 25 Agustus kemarin. Namun SK pelantikan kepada HOKI dari Menteri Dalam Negeri belum terbit sampai hari H pelantikan. Tak ayal, pasangan HOKI batal dikukuhkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota masa bakti 2010-2015.

Informasi yang dirangkum menyebutkan, Mendagri belum membubuhkan tanda tangan untuk SK Pelantikan pasangan HOKI akibat rekomendasi persetujuan dari Ketua DPRD Pematang Siantar, tidak disertakan dalam rekomendasi yang dikirimkan Pemprov Sumut melalui usul KPU Pematang Siantar.

Belakangan, Mendagri baru mengerti duduk persoalannya, dan mau membubuhkan tanda tangan pada SK Pelantikan pasangan HOKI tersebut. ***