Puluhan massa yang diduga massa bayaran oleh oknum tertentu berunjuk rasa ke gerbang DPRD Binjai, Kamis (2/9) siang. Dimana, para pengunjuk rasa mengatasnamakan massa ALAMAK (Aliansi Masyarakat Anti Korupsi) dipimpin kordinator aksi Zulkarnain Nasution, SH berorasi meminta agar kasus KONI dibuka kembali.

Meskipun, para pengunjuk rasa massa ditengah bulan suci Ramadhan ini menurut berbagai kalangan di Kota Binjai sangat tidak etis. Apalagi unjuk rasa tersebut tidak murni dan kental kepentingan politis oknum tertentu.

"Massanya pun kebanyakan orang-orang yang nggak ngerti apa yang mau diunjuk rasa, artinya mereka ( massa yang dihadirkan-red) hanya ikut-ikutan demi uang dua puluh atau tiga puluh ribu rupiah saja. Keterlaluan," ujar seorang abang beca yang sering mangkal persis diseberang gedung wakil rakyat Binjai tersebut.

Ada kepentingan besar untuk kembali menggoyang kasus KONI yang konon katanya juga melibatkan mantan Walikota H.M Ali Umri SH Mkn. "Para skenario itu menginginkan kursi ketua DPRD yang kini diduduki Ir Haris Harto dapat goyah dan kalau mungkin copot dan digantikan oleh oknum yang ambisius," ujar abang beca tadi yang mengaku tahu apa maksud dan rencana para pendemo itu datang ke DPRD.

"Kami macam abang becak aja tahu bang apa motif mereka itu datang, dan pasti ada yang menkenarionya dari belakang, kalau tidak mana mungkin siapa yang membiayai aksi dan segala persiapannya?, ujar abang becak itu seolah-olah faham betul apa itu permainan politik anak Binjai.

Sementara abang becak yang lain menimpali, Ketua DPRD Binjai Ir Haris Harto memang layak dan pantas tetap menjadi pimpinan di kantor DPRD itu, pasalnya, dulu kan dia yang membebaskan partai Golkar Binjai sehingga memperoleh tujuh kursi mengalahkan partai Demokrat yang enam kursi saja. "Kalau ada orang yang tak setuju dia jadi ketua DPRD berarti dia itu tak tahu UU dan peraturan," ujarnya lagi.

Dan kalaupun dia itu (Ir HH) mau diganti sebagai ketua DPRD Binjai harus mendapat izin dahulu dari Ketua Umum Partai Golkar, Ir Aburizal Bakri karena dialah yang paling bertanggung-jawab terhadap keberadaan Ir Haris Harto yang dulu bertindak selaku kordinator tim sukses (TS) pemenangan Calon Ketum PG Aburizal Bakri pada Munas Partai Golkar ke-VIII di Pekan Baru. "Kalau orang dibawah boleh tak setuju atas kepemimpinan Ir HH karena adanya kepentingan tertentu, tapi harus melalui izin dari Ketua Umum PG di Jakarta," imbuhnya. ***