>> jack, pakanbaru

Dituding tidak punya misi dan program yang jelas untuk memacu pembangunan di Sumatera Utara (Sumut), terutama bila dikaitkan dengan memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaiknya Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadis Tamben) Sumut Direstrukturisasi.

Demikian anggota DPRD Sumut, H Yan Syahrin dan H Ajib Shah, Selasa (21/02) disela-sela rapat Kunjungan Kerja Komisi D, DPRD Sumut dengan Dinas Pertembangan dan Energi (Distamben) Propinsi Riau, membahas peranan dan keikutsertaan pemerintah propinsi dan  masyarakat dalam usaha pertambangan.

Menurut Ajib yang juga wakil ketua Fraksi Partai Golkar itu, kepala dinas pertambangan Sumut, Untungta Kaban sama sekali tak punya program dan visi dalam menjalankan program kerja SKPD di Dinas Pertambangan Sumut. “Ini terbukti beberapa kali kita melakukan kunjungan kesejumlah daerah, terkait kemajuan Distamben, namun yang bersangkutan tidak sekalipun peduli terhadap apa yang dilakukan oleh legislative mencari formula untuk menggali potensi yang cukup banyak di Sumut,” ujarnya kesal.

Bila kita lihat, lanjut Ajib greget yang dilakukan oleh Distamben Propinsi Riau yang berhasil menggaet Rp 3 persen dari bagi hasil Migas Riau dan keberhasilannya memicu pertambangan umum, maka tidak ada alasan untuk tidak mengevaluasi Kadis Tamben Sumut itu. “Kita sangat perlu untuk melakukan upaya diversifikasi usaha pertambangan di Sumut, mengingat banyak potensi terpendam diperut bumi Sumatera Utara,” jelas Ajib.

Sementara itu, ketua Komisi D, DPRD Sumut, H Yan Syahrin menyatakan sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Dinas Pertambangan Riau yang telah berhasil memicu, baik pertambangan Migas, pertambangan umum yang sangat baik dalam memicu Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kita mengacungkan jempol melihat perkembangan Distamben Riau yang saling bahu membahu dengan BUMDnya dan Stake Holder pertambangan di Riau,” ujar Yan Syahrin.

Kita mengharapkan kedepan, lanjut politisi partai Grindra itu, pihak Departemen Pertambangan pusat dapat melakukan dorongan kepada masyarakat Sumatera utara, terutama dalam memajukan pertambangan di Sumut. “Kita ingin semua pihak untuk komit memajukan pembangunan di Sumut, terutama usaha pertambangan dengan melihat kepentingan masyarakat didepan. Jangan sebaliknya malah ada upaya mendiskreditkan kepentingan rakyat namun sebenarnya hanya sebagai “alibaba” mengelola usaha pertambangan,” ujar Yan.

Saya juga sangat salut melihat upaya yang dilakukan BUMD di Propinsi Riau yang berhasil mengelola Blok-blok tua di riau. Bahkan ada BUMD yang berhasil mengelola Blok tua Landak di Kampar yang sekaligus meningkatkan hasil minyak dari 435 barel perhari menjadi 650 barel perhari disana. “Bukan seperti banyak pengelola yang mengelola blok tua di langkat, hanya memikirkan kepentingan pejabat semata, tanpa pernah memikirkan kepentingan dan kemajuan masyarakat di daerah itu,” ujar Yan mengakhiri. ***