Senin, 22 October 2018

Aksi Penolakan Pembangunan Bandar Udara Berlanjut :

Topeng Mirip Bupati dan Ketua DPRD Labusel Unjukrasa


#yasmir, kotapinang

Aksi penolakan rencana pembangunan bandar udara di Kecamatan Sei Kanan berlanjut. Berbagai elemen masyarakat, kembali berunjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu Selatan, Kamis (8/2/2018).

Dalam aksi damai hari kedua, pengunjuk rasa tetap menyuarakan aspirasinya, menolak DPRD Labuhanbatu Selatan memasukkan dana sebesar Rp. 25 milyar. "Kami tetap menolak dimasukkan dana sebesar Rp. 25 milyar, untuk pembayar ganti rugi lahan seluas 148 hektar, untuk pembangunan bandar udara", ucap Hasbi Juadi, dalam orasinya di DPRD Labuhanbatu Selatan.

Hal senada disampaikan Ajit Hasibuan, selaku juru bicara pengunjuk rasa. Menurut Ajit, rencana pembangunan bandar udara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, belum jelas layak atau tidaknya.

Menurut keduanya, kami datang kembali berunjuk rasa, mendesak wakil-wakil rakyat di DPRD Labuhanbatu Selatan, agar tidak mengesyahkan anggaran sebesar Rp. 25 milyar. " Kami menilai rencana pembangunan bandar udara di Labuhanbatu Selatan belum layak", ucap Ajit Hasibuan dalam orasinya.

Aksi damai hari kedua ini, mendapat perhatian dari warga masyarakat yang melintas di depan Gedung DPRD Kabuhanbatu Selatan. Karena diantara pengunjuk rasa, mengenakan topen bergambar mirip Bupati H Wildan Aswan Tanjung, Ketua DPRD dan Kepala Dinas Perhubungan, Batara Harahap.

Dihari kedua unjuk rasa, pimpinan dewan bersama anggota, tidak melakukan diakig. Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu Selatan, Syahdian Purba bersama beberapa anggota dewan, seperti H Zainal Harahap, R Marbun, A Ritonga, hanya memantau jalannya aksi damai ini.

Sementara disaat berlangsungnya aksi damai, pimpinan dewan melakukan rapat dengar pendapat dengan Kepala Dinas Perhubungan dan perwakikan pengunjuk rasa. Namun belum diketahui hasil dari rapat dengar pendapat tersebut.

Secara terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Zulkifli SAP MM kepada wartawan menyebutkan, tahapan pengkajian kelayakan bandar udara di Kecamatan Sei Kanan, sudah dilakukan.

Demikian juga katanya dengan hasil Pengkajian kekuatan angin dari Badan Nasional Penanggulangan Bancana Propinsi Sumatera Utara. "Sudah ada kajian layak pembangunan bandara. Itulah sebabnya Pemerintah Kabupaten Kabuhanbatu Selatan, mengajukan anggaran ganti rugi lahan", ucap Zulkifli.  ***