Sabtu, 16 December 2017

DPRD Sumut Diminta Panggil Perusahaan Hitam


#jack, medan

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut menyebut banyak perusahaan yang melanggar hak normatif buruh. Karena itu, mereka kembali mengingatkan DPRD Sumut memanggil perusahaan hitam tersebut.

"Bulan Agustus kemarin kita sudah meminta DPRD memanggil perusahaan hitam tersebut, tapi sampai saat ini belum ada pemanggilan terhadap perusahaan-perusahaan itu," kata Sekretaris FSPMI Tony Rickson saat memimpin unjukrasa di DPRD Sumut, Rabu (27/9/2017).

Menurutnya, kasus pelanggaran hak normatif buruh sudah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, namun pengawas ketenagakerjaan yang diberikan mandat tugas sangat lamban menyelesaikan kasus yang ditanganinya. "Setiap kami tanya selalu dalam proses pemeriksaan. Kasus yang kami laporkan dua tahun lalu pun, jawabannya masih dalam proses pemeriksaan. Tidak ada kepastian waktu penyelesaian, sementara buruh dipecat sepihak," ungkapnya.

Salahsatu kasus yang dialami kawan-kawan buruh adalah, lanjutnya, tiga orang buruh yang juga anggota FSPMI dikriminalisasi karena hanya membentuk serikat dan menuntut hak normatifnya. Kasus ini terjadi pada bulan Januari. "Namun, Mereka dituduh melakukan percobaan pencurian, sudah tiga kali melakukan pemeriksaan tapi tidak kunjung tuntas, kasusnya di Polres Pelabuhan Belawan," imbuhnya.

Tony juga mengaku miris melihat aparat hukum sangat lamban dan terkesan abai dalam merespon pengaduan yang disampaikan pekerja/buruh, namun sangat respon dan cepat dalam menanggapi pengaduan yang disampaikan pengusaha hitam. "Ini membuktikan hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas," teriaknya.

Mereka juga menilai, pemerintah tidak mampu menjalankan fungsinya dan terkesan abai terhadap tindakan semena-mena pengusaha hitam. Akibatnya, kehidupan pekerja/buruh dan keluarganya semakin miskin diperlakukan seperti budak, tanpa adanya hak dan perlindungan yang nyata.

Aksi para buruh diterima Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan. Disebutkannya, tidak ada seorangpun yang membatasi orang berserikat dan berkumpul sepanjang tidak melanggar UU dan Lancasila. "Seharusnya yang membatasi itu harus mendapat sanksi," kata Sutrisno.

Dia menambahkan, pihaknya akan segera melaporkan keluhan FSPMI ke Komisi E agar segera di RDP-kan. "Di sini ada Humas, nanti akan disampaikan ke Komisi E lalu biar dijadwalkan RDP dan memanggil perusahaan, Disnaker dan pihak terkait," tambahnya sembari mengingatkan, agar polisi merespons setiap pengaduan buruh. ***

Teks foto: sejumlah buruh FSPMI Sumut unjukrasa ke Gedung DPRD Sumut, Rabu (27/9/2017).