Jumat, 22 August 2014

Lihat berita lama ada di Archive

Mutasi Pejabat Eselon II Pempropsu jelang Pilkada Kangkangi Edaran Mendagri

>> heru, medan

Mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang dilakukan Plt Gubernur Sumatra Utara dinilai telah mencoreng institusi lembaga pemerintahan setingkat provinsi.

Karena jelas-jelas tindakan tersebut, kata Hendi, Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Peduli Sumatera Utara (AMPLAS-SU), disinyalir telah melanggar hukum, karena Mendagri dalam surat edarannya nomor 800/5335 SJ telah melarang dilakukannya mutasi pejabat struktural menjelang Pemilukada.

“Mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumatera Utara juga disinyalir ada kepentingan-kepentingan Plt Gubernur Sumatrera Utara menjelang Pilkada Sumatera Utara,” kata Hendi saat berunjukrasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (21/1).

Menurut Hendi, Surat Edaran Mendagri tersebut tidak diindahkan oleh Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Sementara ada beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh Mendagri tentang larangan melakukan mutasi jabatan maksimal 6 bulan sebelum masa Pemilu.

Seharusnya DPRD Provinsi Sumatera Utara juga harus memberikan teguran atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan Plt Gubernur Sumatera Utara yang disinyalir jelas-jelas ada unsur kepentingan pribadi, melihat masa jabatan Gubernur Sumatera Utara tinggal menghitung bulan.

Untuk itu, tegas Hendi, AMPLAS-SU meminta kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meninjau ulang pengangkatan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumatera Utara yang dianggap tidak tepat sasaran dan sarat kepentingan pribadi.

“Meminta kepada Menteri Dalam Negeri dan kejaksaan untuk menindak tegas dan memeriksa Plt Gubernur Sumatera Utara dalam pengangkatan pejabat struktural tersebut,” ujar Hendi.

AMPLAS-SU meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi yang tegas terkait tindakan Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang tidak mengindahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang larangan melakukan mutasi kepegawaian 6 bulan menjelang Pemilukada.***