Kamis, 18 January 2018

Akibat Tidak Dilibatkan dalam Tim Verifikasi

Pansus Tanah Eks PTPN 2 DPRDSU Tak Bisa Apa-apa


#jack, medan

Panitia Khusus (Pansus) tanah eks HGU PTPN II DPRD Sumut akui tidak bisa berbuat apa-apa dalam menyelesaikan sengketa lahan eks milik PTPN 2, karena tidak dilibatkan dalam tim verifikasi yang dibentuk Gubernur Sumut (Gubsu) T Erri Nuradi. 

"Padahal DPRD adalah tempat pengaduan masyarakat dalam hal ini sengketa lahan eks PTPN 2, tapi dalam tim verifikasi kita tidak dilibatkan. Kita paling bisa menghimbau dan mengingatkan Pemprovsu agar tidak salah bertindak," ujar Anggota Pansus tanah eks HGU PTPN II DPRD Sumut, Hanafiah Harahap, di gedung dewan, Senin (8/1/2018).

Untuk itu, menurut politisi Partai Golkar ini, Gubsu diminta mendesak agar tim verifikasi ditinjau ulang. Karena tim verifikasi tersebut hanya berisi manajemen PTPN 2 dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Dalam waktu dekat ini kita akan berdiskusi dengan tim verifikasi sejauh mana peran mereka.  Karena sekitar 8000 hektar lebih tanah yang menjadi sengketa tidak diketahui letak keberadaannya secara pasti. BPN tidak pernah memberikan peta ke pihak DPRD Sumut maupun kepada Pansus tanah Eks PTPN2," katanya. 

Ditambahkan Sekretaris Komisi C ini, derasnya arus masyarakat terhadap sengketa tanah eks PTPN 2 ini, diharapkan tom verifikasi dan Gubsu tidak menjadi supersemar nya Republik Indonesia (RI), mengambilalih kekuasaan karena dikhawatirkan Gubsu yang diperalat oknum dan pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. "SK Tim verifikasi itu harus ditinjau ulang. Gubsu jangan main-main, kalau salah melangkah jadi bom waktu," katanya. 

Sebab, kata Hanafiah, dari informasi yang diterima sudah ada daerah yakni Pemko Medan mrngusulkan rekomendasi kepemilikan lahan yang diajukan ke pemprovsu yang diteruskan ke pusat. Padahal tanah yang dimaksud telah dikuasai developer dan dibangun Rumah Toko (Ruko). 

"Ini cara-cara yang salah, kok bisa sudah dapat rekomendasi dari Gubsu yang diteruskan ke pusat. Jangan bilang untuk kepentingan pemko, padahal sudah dikuasai pihak swasta. Kondisi ini potensi pelanggaran hukum dan penyelewenangan kewenangan. Pemprovsu bukan jadi pemilik lahan-lahan itu," paparnya. ***