Kamis, 22 February 2018

Bantah Peryataan Bawaslu, Provinsi Sumut Masuk Daftar Rawan Politik Uang

DPRDSU Yakin Paslon Gubsu Tidak Berani “Money Politic”


#jack, medan

Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan SE mengaku yakin, Paslon  (pasangan calon) Gubsu/Wagubsu yang akan bertarung di Pilgubsu 2018 tidak akan berani bermain politik uang atau money politic, karena  masyarakat Sumut sudah cukup cerdas dan bijak dalam menentukan pilihannya.

"Saya sangat yakin tidak ada satupun kandidat yang berani main money politic, sebab permainan uang ini umumnya terjadi di daerah yang penduduknya minim dan masyarakatnya belum bijak dan cerdas berpolitik. Sementara rakyat Sumut kita sudah cukup cerdas," kata Ruben Tarigan kepada wartawan, Senin (12/2) di DPRD Sumut.

Apalagi, tambah Ruben yang juga Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sisingamangaraja XII in,  sudah ada aba-aba dari Ketua Bawaslu RI Abhan yang secara jelas mengatakan, orang yang terlibat politik uang terancam pidana maksimal 5 tahun penjara yang termaktub dalam Undang-undang No10/2016 sebagaimana perubahan UU No8/2015 tentang Pilkada.

Berkaitan dengan itu, politisi PDI Perjuangan Sumut itu yakin  90 persen masyarakat pemilih di Sumut akan menolak money politic, karena sudah cukup pintar dan cerdas dalam menghadapi pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang akan digelar secara serentak di Sumut.

"Kita yakin masyarakat Sumut umumnya cerdas dan pintar mendukung dan memilih kepala daerahnya yang jujur, bersih dan transparan. Apalagi memilih Cagubsu yang sudah mempunyai kinerja dan prestasi dalam memimpin di pemerintahan," kata anggota dewan Dapil Kabupaten Deliserdang ini.

Jadi, menurut Ruben,  pihaknya yakin tidak akan ada kandidat yang berani “membuang-buang” uang guna menduduki kursi orang nomor satu di Sumut mencapai ratusan miliar rupiah, karena dari 12 juta pemilih di Sumut, minimal memperoleh suara 6 juta lebih.

Karena itu, Ruben membantah peryataan Ketua Bawaslu yang mengklaim Sumut salah satu daftar provinsi yang sangat rawan permainan politik uang. “Tidak benar itu, karena akan menyulitkan bagi Paslon Gubsu/Wagubsu untuk bermain money politic dengan jumlah penduduk Sumut yang begitu besar. Apalagi Pilgubsu tahun ini hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Sangat berat bermain politik uang, mengingat biaya yang akan dikeluarkan sangat besar ," katanya. ***