Jumat, 15 December 2017

Ingatkan Titik Rawan Tahapan Pilgub 2018

Gubernur Minta Persiapan Bisa Maksimal


#jack, medan

Dengan dimulainya tahapan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut), Gubernur Sumatera Utara Dr H T Erry Nuradi mengingatkan setidaknya ada beberapa titik rawan yang harus diantisipasi oleh KPU dan Bawaslu.  Tujuannya  agar pelaksanaan dan hasilnya berkualitas. Untuk itu diminta agar persiapan tahapan dilakukan maksimal.

Antisipasi tersebut disampaikan Gubernur Sumut Dr HT Erry Nuradi pada acara Peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 di hotel Tiara Medan, Minggu (8/10/2017) malam. 

Hadir diantaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea beserta anggota Nazir Salim Manik, Yulhasni, Benget Silitonga dan Iskandar Zulkarnain, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Syafrida Rasahan dan anggota Hardi Munthe, Pangdam I/BB Mayjend TNI Cucu Sumantri, serta para mantan KPU Sumut.

Adapun beberapa titik rawan dimaksud lanjut Gubenur, yakni pertama pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Biasanya dipicu masalah calon pemilih tidak terdaftar, pemilih ganda maupun pemilih fiktif. Karenanya harus disikapi dengan bijaksana, agar semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, harus mendapatkan haknya.

"Titik rawan kedua adalah penetapan pasangan calon. Karena itu kami berharap KPU dan Bawaslu berpegang teguh terhadap ketentuan dan aturan main yang telah ada. Tentu ini membutuhkan komitmen kuat serta integritas penyelenggara," sebut Gubernur.

Sementara atitik rawan ketiga kata Erry, adalah saat pelaksanaan kampanye politik. Dalam proses ini, perlu diatur dengan tujuan meminimalisir dampak negatif, serta lebih memaksimalkan tujuan kampanye tersebut. Kemudian lanjut pada poin keempat adalah penetapan pasangan terpilih.

"Pada umumnya ini akan diikuti oleh ketidakpuasan calon tertentu. Begitupun, ketidakpuasan hendaknya disalurkan melalui mekanisme hukum, bukan pengerahan massa yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban," katanya.

Gubernur memahami aka selalu ada pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil Pilkada. Namun para penyelenggara harus senantiasa berupaya menjalankan tugas dan tanggungjawab sebaik mungkin. Karena itu pesta demokrasi ini membutuhkan dukungan semua pihak, baik pasangan calon, partai politik, keamanan maupun masyarakat umum.

"Pelaksanaan Pilgub Sumut 2018 harus kita persiapkan sebaik mungkin, sehingga prosesnya berjalan baik, serta diterima semua pihak. Kita pun berharap, terpilih pemimpin Sumatera Utara yang berkualitas dan amanah," katanya.

Ketua KPU Sumut Mulia Banurea juga menyampaikan komitmen jajarannya hingga tingkat terbawah untuk menjadikan Pilgub Sumut 2018 lebih baik dan berkualitas dengan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas. Karena itu, untuk semua kegiatan, disiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk Jum teknisnya.

"Pertama, kami bekerja profesional, sesuai aturan yang ada. Kedua kami jaga integritas, menjaga jarak yang sama kepada semua peserta, dan ketiga transparansi," sebut Mulia sekaligus menyampaikan bahwa anggaran Pilgub yang ditampung di APBD Sumut mencapai Rp1,2 triliun dengan jumlah pemilih 10,2 juta orang. ***