Rabu, 19 December 2018

KPU dan Parpol Pengusung Paslon Gubsu dan Duduk Bersama

Bahas Batasan Anggaran Kampanye


#wasgo, medan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut dan gabungan partai politik (parpol) pengusung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 duduk bersama membahas tentang batasan dana kampanye pada Pilkada Gubsu, Jumat (9/2) di aula KPU Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Medan.

Salah satu pembahasan di rapat koordinasi yang dilakukan pihak penyelenggara pemilu dengan gabungan parpol dari tiga pasangan bapaslon Gubsu dan Wagubsu itu antara lain penggunaan alat peraga kampanye (APK) yang harus ada izin dari KPU yakni setiap pasangan bapaslon Gubsu dan Wagubsu diperbolehkan memasang APK sesuai titik yang sudah ditentukan. Sedangkan APK untuk masing-masing bapaslon berbentuk baliho tiga buah setiap kabupaten/kota, umbul-umbul sepuluh buah disetiap kecamatan dan spanduk satu buah disetiap desa/kelurahan di Sumatera Utara.

"Jika bapaslon ingin menambah jumlah APK yang sudah ditentukan harus sesuai aturan KPU, dan tidak dibenarkan melebihi jumlah yang ditetapkan. Dan perlu diketahui APK yang disebutkan di atas tadi anggarannya ditanggung KPU," kata Iskandar salah satu komisioner KPU Sumut.

Dia juga mengatakan, ada APK yang tidak ditanggung KPU seperti kartu nama, baju/t-shirt, topi, payung, tempat minuman, selempang/selendang dan lain sebagainya. "Pokoknya APK yang diluar ketentuan yang disebut di atas tadi tidak ditanggung KPU dan silahkan bapaslon yang memperbanyak dan itupun harus ada diketahui KPU tidak asal buat," katanya.

Dia juga berharap kepada semua gabungan parpol pengusung bapaslon supaya menjaga kekondusifan dalam berkampanye dan menjaga nama baik Sumatera Utara. "Kita adalah satu dalam bingkai NKRI, jadi jaga persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan," pintanya.
Diakhir pertemuan, KPU menyatakan akan melakukan hal serupa pada tanggal 13 dan 14 Pebruari 2018 mendatang. Topik pembahasan dalam pertemuan kedua dengan gabungan parpol pengusung bapaslon seputar batasan anggaran kampanye. ***