Kamis, 16 August 2018

Langgar UU BUMD Nomor 54 tahun 2017

DPRDSU Desak Gubsu Evaluasi Hasban Ritonga


#jack, medan

Ketua Komisi C, DPRD Sumut, Khairul Anuwar, ST, MM desak Gubernur Sumatera, HT Erri Nuradi untuk mengevaluasi anggota Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirtanadi, Hasban Ritonga yang baru dilantik beberapa waktu lalu dan menjelaskannya kepada DPRD Sumut. Tindakan itu diperlukan untuk menegakkan PeraturanPemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama Pasal 38 point' (k).

"Pak Hasban itu, pengurus Nasdem Sumut yang aktif. Dia menjabat Wakil Ketua Bidang Pemerintahan. Tidak boleh, pengurus Parpol sebagai Dewan Pengawas maupun Direksi BUMD", ujar Khairul tegas, Senin (12//2/2018) di Gedung dewan, jalan Imam Bonjol Medan.

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Pasal 38 point' (k), tegas melarang pengurus Parpol menjadi Dewan Pengawas BUMD.

"Untuk menjadi Dewan Pengawas, syaratnya tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calonkepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif", papar Coki membacakan Pasal 38 point' (k) tersebut.

Selain itu, Khairul juga meragukan, apakah pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi tersebut, telah melalui proses seleksi yang sesuai dengan tuntutan peraturan dan regulasi yang sesuai profesionalisme kemandirian usaha BUMD. Karenanya DPRD Sumut meminta agar kebijakan melantik Hasban Ritonga untuk dievaluasi, terutama berdasarkan Pasal 39, dimana pemilihan Dewan Pengawas, harus melalui proses seleksi oleh tim atau lembaga profesional.

"Pertanyaannya, kapan berlangsungnya proses seleksi tersebut dan siapa tim atau lembaga seleksinya. Mengapa publik tidak mengetahuinya?", tanya Khairul minta pertanggungjawaban Gubernur.

Dari dua hal tersebut, pihaknya akan segera mengagendakan pemanggilan Gubernur Sumatera Utara dan PDAM Tirtanadi untuk minta penjelasan. “Kita (komisi C, red) akan mengagendakan pemanggilan kepada HT Erry Nuradi dan PDAM Tirtanadi untuk memberikan penjelasan atau melakukan evaluasi segera Hasban Ritonga. Jangan pula terkesan Gubsu tidak netral dalam hal menunjuk dewan pengawas di semua BUMD dilingkungan Pemprovsu,” ujar Khairul mengakhiri. ****