Rabu, 15 August 2018

Muhri Fauzi Hafiz: KPK Perlu Awasi Pilkada Serentak 2018 Sumut


#jack, medan

Banyaknya pelanggaran ASN terhadap perintah konstitusi untuk bersikap netral pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Sumatera Utara membuktikan bahwa kinerja Bawaslu dan Panwaslu di daerah belum teruji.

Oknum-oknum ASN dan Tim Sukses maupun pasangan calon masih beranggapan bahwa ketentuan Undang-undang yang melarang ASN untuk terlibat aktivitas politik dalam Pilkada maupun Pemilu tidak “menakutkan,” sehingga bisa saja diabaikan.

Padahal jika ASN berpihak dampak buruk yang terjadi sesungguhnya lebih besar. Bagi oknum ASN yang berpihak pada Pilkada 2018, tentu akan menggunakan fasilitas dan kewenangan yang dimilikinya untuk mempengaruhi orang lain, hal inilah yang akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang cenderung berpotensi kolusi dan korupsi.

Melalui pesan singkat ini Saya serukan agar lembaga KPK RI turun ke daerah-daerah guna melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 sehingga seluruh tahapan-tahapan Pilkada ini bisa terjaga dari praktik-praktik KKN di tengah masyarakat, kata Muhri Fauzi Hafiz wakil ketua komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara.

Jika terus-menerus Bawaslu dan Panwaslu di daerah tidak komitmen dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum ASN, maka, kondisi itu menurut pendapat Saya juga bagian dari pengkhianatan terhadap UU dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD. ***