Rabu, 15 August 2018

Muhri Minta Pj Gubsu “Copot” Bonar dari Kepala BPSDM


#jack, medan

Wakil Ketua Komisi A Muhri Fauzi Hafiz segera  membuat rekomendasi atas kinerja buruk Bonar Sirait sebagai Kepala BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Pemprovsu. Seperti diketahui, sejak menjabat sebagai Kepala BPSDM, Bonar dinilai membuat kisruh dan masalah diinternal.

Awalnya, 55 Aparatur Sipil Negara (ASN) BPSDM mengadukan pimpinannya ke Sekdaprov Sumut pada Maret lalu, terkait pembangunan masjid. Pembangunan Masjid dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan.

Kemudian, 16 Widyaiswara melakukan mogok mengajar pada Mei 2018, diduga karena ada ketidakseimbangan dalam pembagian jadwal pengampu yang bersertifikat untuk mengajar, yang tidak memiliki sertifikat malah mendapat jadwal mengajar.

Terakhir, Diklat kepemimpinan 3 dan 4 tahun 2019 terancam tidak terlaksana karena akreditasi belum diperbarui. Lantaran, kisruh yang terjadi di BPSDM beberapa waktu lalu belum selesai. 

"Karena terus menerus membuat kisruh dan masalah, Saya pikir Pj Gubsu harus berhentikan kepala BPSDM Pemprovsu dari jabatannya. Ambil alih pengelolaan BPSDM agar lebih baik dengan menunjuk plt kepala BPSDM yang baru," kata Muhri Fauzi, Selasa (8/8/2018).

Dia juga meminta kepada Plt. Gubernur untuk segera menyelesaikan permasalahan ini sehingga pelaksanaan Diklat PIM 3 dan 4 tidak terganggu, khususnya untuk tahun 2019. "Diklat tersebut sangat penting dan sangat strategis bagi pengembangan karier dan  peningkatan kompetensi pejabat di Sumut sesuai dengan amanat UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN," imbuhnya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi A, dia kembali menegaskan, PJ Gubernur Sumut untuk segera mengganti kepala BPSDM Sumut, karena telah membuat malu Sumut. "Atas ucapannya yang menyebutkan LAN arogan. Saya dukung agar LAN pusat agar mengambil tindakan tegas kepada Kepala BPSDM Sumut terkait berita tersebut," ungkapnya.

Seperti diketahui, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menyurati Sekda Provsu terkait pemberitaan di Waspada pada 2 Agustus. LAN belum dapat menyelesaikan proses re-akreditasi sampai menerbitkan sertifikasi akreditasi, dikarenakan BPSDM Sumut belum menindaklanjuti secara signifikan hasil pertemuan tanggal 25 Mei 2018 di LAN Jakarta. ***