Senin, 23 July 2018

P3A Gunung Agung Minta PSDA Kelola Irigasi Kwala Gunung


#jack, medan

Karena minimnya perhatian Pemkab Batu Bara terhadap kondisi Irigasi Kwala Gunung Kecamatan Lima Puluh Batubara, masyarakat yang berhimpun dalam Gabungan Petani Pemakai Air (P3A) mengadu ke DPRD Sumut.

Mereka berharap melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi D yang menghadirkan Dinas Sumber Daya Air,  Cipta Karya dan Tataruang Sumut, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut dan Kabupaten Batubara dapat dicarikan jalan keluar untuk perbaikan jaringan Irigasi mereka. Masyarakat pun menilai berdasarkan luas persawahan yang dikelola masyarakat dari Daerah Irigasi (DI) Kwala Gunung jumlahnya mencapai seribuan hektar lebih. 

"Sebenarnya kami tidak perduli kali siapa yang mau mengelola DI Kwala Gunung. Yang penting bagi kami jaringan irigasi dapat berfungsi secara baik. Tapi memang kalau dari luas lahan yang dikelola lebih dari seribu hektar. Artinya secara aturan memang seharusnya dikelola Provinsi, "ujar Agus Farianto perwakilan petani. 

Dikatakan Agus bahwa saat Musrembang Kabupaten Batubara telah menyampaikan bahwa luas persawahan yang memanfaatkan DI Kwala Gunung bukan 850 Hektar melainkan seribuan hektar lebih dengan rincian P3A Gunung Agung 250 Ha, P3A Tirto Rahayu seluas 820 Ha, P3A Tirto Megung seluas 142 Ha, P3A Tirta Agung seluas 167 Ha, P3A Tirta Rizki seluas 93 Ha, P3A Tirta Kencana seluas 149 Ha.

"Kasihanlah kami. Minta perhatian Pemkab Batubara tidak ditanggap. Makanya kami berharap PSDA Provinsi yang mengelola, "ujarnya dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi D Ari Wibowo (F-Gerindra).

Hadir dalam RDP tersebut anggota dewan lainnya Leonard S Samosir (F-Golkar),  Burhanuddin Siregar (PKS),  Sutrisno Pangaribuan (F-PDI P),  dan Darwin (F-PPP), Syamsul Qodri (F-PKS). 

Menanggapi keluhan petani, Kadis SDA, Cipta Karya dan Tataruang, Lukmanul Hakim mengatakan bahwa berdasarkan keputusan Menteri PU PR No 14/PR/M/2015 bahwa pengelolaan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Sumut tidak termasuk DI Kwala Gunung dan menjadi kewenangan Kabupaten Batu bara. 

"Ini keputusan Menteri dan kita sifatnya hanya menjalankan aturan saja. Begitupun kalau memang disinyalir luas lahan diatas 1000 Ha masyarakat berkeinginan untuk mengalihkan kewenangan bisa menyampaikan permohonan kepada Bapak Gubernur dan tim akan mengukur ulang luasnya. Untuk mengukur ini tentu membutuhkan anggaran, "ujar Lukmanul Hakim sambil menjelaskan tata cara penyampaian permohonan. 

Sementara itu Leonard Samosir meminta agar Pemprovsu memperhatikan aspirasi masyarakat. Leonard pun setuju dilakukan pengukuran kembali terhadap luas lahan sebenarnya. "Kita dukung penganggaran untuk anggaran pengukuran di PAPBD nanti. Saya berharap masyarakat nanti menjalankan prosedur yang telah disampaikan Pak Kadis tadi. Percayalah kami tetap memihak kepada petani,"ujarnya. ***