Kamis, 22 November 2018

Pengguna Narkoba Tidak Harus Ditahan Diajurkan Rehabilitasi

DPRDSU Pertanyakan Kekhawatiran Penyidik Terapkan Pasal 127


#jack, medan

Sejumlah anggota dewan dari Komisi A DPRD Sumut mempertanyakan kekhawatiran pihak penyidik dalam menerapkan pasal 127 UU Narkotika kepada tersangka. Pasalnya jika merujuk dalam Pasal tersebut para pengguna narkoba tidak harus ditahan dan sebagai korban mereka dianjurkan untuk direhabilitasi.

Terkait hal ini pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, untuk selanjutnya disingkat sebagai SEMA 4/2010, yang menjadi panduan bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. Jika para korban penyalahgunaan narkoba di rehabilitasi setidaknya dapat menekan tingkat hunian Lapas dan Rutan. 

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sumut Priyadi mengatakan saat ini penghuni Lapas dan Rutan di Sumut mencapai 31.605 orang. Jika melihat daya tingkat hunian kalau rutan dan Lapas yang ada hanya berkapasitas 11.277 orang. 

"Artinya memang kondisinya sangat over sekali. Dan dari jumlah tersebut sebanyak 19.612 terkait penyalahgunaan narkoba,"ujar Priyadi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi A DPRD Sumut Selasa (11/07/2018).

Lebih lanjut dikatakan Priyadi dari total penghuni lapas dan Rutan terkait narkoba, di 39 Lapas dan Rutan se Sumut, 13.013 merupakan pengedar dan juga bandar narkoba. Sedangkan sisanya yakni 6599 merupakan pengguna atau pemakai. 

"Memang kalau dari data yang ada lebih banyak pengedar atau bandar dari pada pengguna,"ujarnya lagi. 

Priyadi pun mengatakan bahwa seharusnya penyidik tidak ragu menerapkan aturan dan keputusan termasuk SEMA tersebut. 

Sebelumnya perwakilan Kapoldasu AKBP Rinaldy mengaku bahwa para penyidik berpikir dua kali untuk menerapkan Pasal 127 kepada tersangka. Beberapa alasan diutarakannya salah satunya terkait image negatif masyarakat terhadap rehabilitasi kepada tersangka. 

"Image negatif ini yang kita hindari. Apalagi Pasal 127 karena ancamannya dibawah lima tahun tidak perlu dilakukn penanganan. Dan perlu dipahami penyidik ini juga bukan hanya pihak kepolisian saja, "ujarnya. 

Lebih lanjut dikatakannya bahwa Rehabilitasi ini dilakukan setelah tim assesment menyatakan kalau memang tersangka dinyatakan sebagai pecandu dan perlu dilakukan rehabilitasi sebagaimana Sema 4/2010. SEMA 4/2010 menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu: 1) terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan; 2) pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam SEMA); 3) surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika; 4) surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater; dan 5) tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Sedangkan Aspidum kejatisu Edward Kaban mengatakan pihaknya mendukung kebijakan rehabilitasi terhadap para pengguna. Begitupun dalam proses assesment memerlukan dana. 

"Apapun ceritanya semua harus didukung dengan dana. Termasuk tim. Assesment ini, "ujarnya. ***