Senin, 23 July 2018

Peredaran Narkotika di Sumut Sangat Memprihatinkan

DPRDSU : Diperlukan Cara Darurat Mengatasinya


#jack, medan

Peredaran narkoba di Provinsi Sumatera Utara dinilai sudah pada taraf tarap memprihatinkan. Oleh karenanya diperlukan upaya-upaya serius agar ancamanan bahaya narkoba ini tidak sampai menghancurkan generasi muda kelak. 

"Sumut ini darurat narkoba. Dan untuk menyelesaikannya harus dengan cara-cara yang darurat pula. Perlu usaha serius semua pihak untuk menyelematkan generasi muda kita, "ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumur Muhri Fauzi Hafiz (F-Dermokrat) saat memimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemenkumham Sumut,  BNN Sumut, Poldasu, dan IPWL Sumut di ruang Komisi A Selasa (11/07/2018).

Diakui Muhri bahwa persoalan narkoba bukanlah persoalan ringan tapi hal tersebut bisa teratasi jika seluruh aparat penegak hukum, stakeholder terkait dan masyarakat bergandengan tangan untuk mengatasinya. Namun seiring dengan kondisi darurat tersebut Muhri Fauzi pun mempertanyakan apa yang telah diperbuat lembaganya,  yakni DPRD Sumut. Pasalnya hingga saat ini DPRD Sumut tak kunjung melahirkan Peraturan Daera (Perda) untuk merespon ancaman Sumut darurat narkoba. Padahal menurut Muhri Fauzi sejak 2017 lalu telah diusulkan pembentukan Perda Darurat Narkoba. 

"Ini juga intropeksi bagi internal kita di DPRD Sumut. Khususnya kepada pimpinan kita di DPRD Sumut ini. Kita sibuk mengatakan Sumut darurat narkoba, tapi Perdanya juga tak selesai-selesai. Kita tidak tau sudah sampai dimana pembahasannya karena memang tidak ada Pansusnya, "beber Muhri Fauzi. 

Hadir dalam RDP tersebut Kakanwil Kemenkumham Sumut, Priyadi, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Marsauli Siregar,  Asipidum Kejatisu, Edward Kaban,  Ketua Forum Rehabilitasi Sosial Napza (Forsosnapza) Sumut,  Zulkarnain Nasution dan sejumlah anggota DPRD Sumut diantaranya Ikrimah Hamidy (F-PKS) , Sarma Hutajulu (F-PDI Perjuangan).

Dikatakan Muhri Fauzi seharusnya dengan adanya Pansus, pihak Legeslatif dan eksekutif serta stake holder terkait lainnya dapat intens mencarikan solusi terhadap persoalan narkoba yang semakin meresahkan. 

Sementara itu anggota DPRD Sumut  Sarma Hutajulu mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum dalam pemberantasan narkoba. Karena kondisinya peredaran narkoba di Kampung Kubur saja seakan menjadi tempat kramat yang tak bisa terselesaikan. Kondisi ini diperburuk lagi dengan tingkat hunian Lapas dan Rutan yang semakin tinggi. Salah satu penyumbang penghuninya adalah para napi dari kasua narkotika. 

"Ironisnya penegak hukum yang kita harapkan memberantas narkoba malah ikut dan terlibat didalamnya. Kalau narkoba ini kita anggap Ekstra Ordinary Crime,  maka penanganannya juga harus ekstra ordinary juga. Termasuk membersihkan orang-orang diinsitusi masing-masing, "ujar Sarma. 

Mendengar persoalan Perda yang tak kunjung selesai, Kakanwil Kemenkumham Sumut Priyadi menawarkan agar DPRD Sumut mencontoh Perda penanggulangan narkoba milik DKI Jakarta. "Saya sarankan kalau belum ada konsepnya bisa mencontek Perda milik DKI Jakarta. sudah konferhensif dengan pemberdayaan, penanggulangan dan rehabilitasi. Kalau mau bisa kita fasilitasi, "ujar Priyadi. ***