Jumat, 18 April 2014

Lihat berita lama ada di Archive

Proyek Tarukim di Padang Bolak Mubazir

>> may, medan

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Mulkan Ritonga menilai Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Sumut tidak profesional dalam mengerjakan sejumlah proyek di Desa Hajoran Kecamatan Padang Bolak.

Padahal total nilai proyek tersebut mencapai angka ratusan juta, namun tak menuai manfaat bagi masyarakat dan menjadi mubazir.

Mulkan saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) bersama para anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan VI (Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan Kota Padang Sidimpuan), baru-baru ini mendapati laporan warga bahwa pembangunan sarana air bersih di Desa Hajoran, Padang Bolak tersebut tidak berfungsi hingga tidak bisa dimanfaatkan. Padahal proyek yang dianggarkan senilai Rp651.900.000 dan terealisasi Rp589.536.000 atau 90.43 persen.   "Kita meninjau proyek tersebut didampingi pemuka masyarakat dan diperoleh informasi pembangunan sarana air bersih itu tidak bisa dimanfaatkan," kata Mulkan kepada pers di Medan, Selasa (16/7).

Anggota Komisi C DPRD Sumut ini menilai, pekerjaan yang telah menghabiskan uang negara tersebut menjadi sia-sia. Kekecewaan wakil rakyat ini semakin bertambah tatkala diketahui dari sembilan item pekerjaan yang tertera di dalam draft hanya empat item yang terealisasi yaitu pembuatan bangunan penangkap air, pembuatan bak pengumpul, pengadaan pipa dan asesoris serta pemasangan pipa.

Selebihnya, kata dia lima item lagi tidak terealisasi yaitu pembuatan bangunan bouster PUMP, pembuatan rumah pompa/panel, pengadaan/pemasangan pompa dan asesoris, pekerjaan hidran umum 3 M3 2(dua) unit dan penyambungan bak umum.       

Berdasarkan hasil kunjungan kerja di lapangan terbukti bahwa realisasi kegiatan kata Mulkan disinyalir tidak benar karena pagu anggaran yang terealisasi sebesar Rp651.900.000 menjadi Rp589.536.000 atau 90.43 persen.  "Ini merupakan pembohongan publik," ujar Mulkan.

Oleh karena itu, kata dia tim mendesak Gubernur Sumut, Gatot Pujonugroho segera mengevaluasi dinas Tarukim, serta mencopot Kepala Dinas instansi tersebut beserta para panitia pengerjaan proyek seperti KPA dan PPTK bidang penyehatan lingkungan."Jika memang nantinya terbukti terjadi penyimpangan dan pelanggaran aturan terhadap pengerjaan proyek tersebut, kita minta agar penegak hukum menyikapinya,"ujarnya.
Tim Kunker Dapil VI diantaranya, Kordinator, Chaidir Ritonga, Ketua Jamaluddin Hasibuan, serta anggota, Eddy Rangkuti, Amsal Nasution, Parluhutan Siregar. ***

 

  •