Sabtu, 20 April 2019

Sambut Aturan Baru Tarif PAP Inalum

Kementerian PUPR Minta Gubsu Ubah Perda


#al-amin, medan

Kunjungan kerja komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara ke kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau PUPR, Jumat 1/2/2019, di Jakarta, berkaitan tentang penerapan keputusan menteri PUPR No 568/KPT/M/2017 tentang harga dasar air permukaan, diterima oleh pejabat direktorat sumber daya air, kasubdit bidang kelembagaan dan hukum, diantaranya Tulus dan Sigit.

Menurut keduanya sebagai pejabat kementerian PUPR, bahwa untuk menarik potensi pajak air permukaan atau PAP PT Inalum sejak keputusan menteri PUPR 568/KPT/M/2017 diterapkan, maka, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus membuat peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah (Pergub) sebagai payung hukum pemungutan PAP PT Inalum. Karena sejak tahun 2019, kementerian PUPR sudah memiliki aturan yang baru lagi yang membuat keputusan menteri sebelumnya tersebut di atas tidak berlaku lagi.

Oleh karena itu, harusnya ada dua peraturan pemerintah daerah yang lahir di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait PAP PT Inalum. Pertama, peraturan tentang PAP PT Inalum dasar keputusan menteri PUPR 568 tahun 2017. Kedua, peraturan tentang PAP PT Inalum dengan dasar perubahan terbaru keputusan kementerian PUPR 12 tahun 2019.

Diketahui persoalan sengketa tarif PAP PT Inalum yang sudah masuk proses pengadilan pajak tidak menjadi bagian dari lahirnya keputusan menteri PUPR Nomor 568/KPT/M/2017 maupun keputusan menteri terbaru Nomor 12 tahun 2019. Kedua keputusan menteri PUPR lahir atas keinginan pemerintah daerah supaya ada acuan yang jelas dan adil dalam penetapan tarif PAP di daerah.

Menurut ketua komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, keterangan pejabat kementerian PUPR cukup jelas, bahkan melalui pesan WhatsApp yang diterima wartawan, Muhri Fauzi Hafiz mendukung sikap pejabat kementerian PUPR yang tegas dan menyatakan tidak mencampuri urusan sengketa PAP PT Inalum yang sudah masuk pada proses pengadilan pajak.

Anggota DPRD asal fraksi partai Demokrat ini, lebih menekankan pada pentingnya potensi PAP PT Inalum bisa masuk kas daerah dengan membuat regulasi yang mengatur baik itu perubahan Perda maupun mendorong lahirnya Pergub terkait tarif PAP PT Inalum. Pemerintah daerah provinsi Sumut melalui Gubernur harus segera menyusun tim guna menyambut perubahan terbaru keputusan kementerian PUPR yang terbaru di tahun 2019 ini, jika tidak dua kali nanti persoalan tarif pajak ini bisa masuk sengketa pajak dan akhirnya secara tidak langsung masyarakat Sumut akan dirugikan sebab uang yang bersumber dari PAP PT Inalum tidak masuk ke kas daerah melalui APBD. ***