Jumat, 14 December 2018

Soal Stanvas Pasar Marelan

DPRD Teruskan Rekomendasi Komisi C ke Wali Kota Medan


#jack, medan

Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung telah meneruskan rekomendasi Komisi C ke Wali Kota Medan terkait keputusan penghentian sementara pembangunan pasar tradisional Marelan. "Sudah saya teken. Sudah dikirim ke Wali Kota. Rekomendasi Komisi C itu, kan," kata Henry Jhon kepada wartawan di Rakercabsus DPC PDI Perjuangan Medan, kemarin.

Kata Henry Jhon, selain empat butir rekomendasi yang telah dikeluarkan Komisi C, ada butir yang ditambahkan dalam rekomendasi tersebut. Yakni tidak diperbolehkan adanya pihak ketiga melakukan pembangunan di pasar tersebut.

"Itu kan aset Pemko Medan. Jadi tidak boleh ada pihak ketiga untuk membangunnya. Tidak ada alasan apa pun dan siapa pun yang boleh melanggar aturan yang telah dibuat, termasuk Wali Kota Medan sebelum ada keputusan bersama," katanya.

Dikatakan, DPRD menyayangkan sikap PD Pasar Medan dan Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Marelan (P3TM) yang tidak mengindahkan rekomendasi penghentian pembangunan Pasar Marelan.

"Harus dipahami ya, pasar itu aset Pemko Medan yang harus dikelola sendiri. Bukan diserahkan begitu saja yang imbasnya merugikan pedagang. Tapi justeru keputusan ini pula yang dilanggar PD Pasar yang menyatakan sudah ada keputusan Wali Kota. Ini tidak boleh harus tetap distanvaskan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan antara Komisi C dengan PD Pasar terkait kisruh relokasi pedagang pasar tradisional Marelan pada 5 Maret 2018 menghasilkan empat butir rekomendasi yang dikeluarkan Komisi C.

Empat rekomendasi yang dibacakan Ketua Komisi C DPRD Medan Hendra DS yakni pertama meminta PD Pasar menstanvaskan pembangunan meja dagangan dan kios pedagang yang saat ini pembangunannya dilakukan pihak P3TM.

Kedua, diminta melakukan pengundian ulang kepada pedagang yang telah terdata untuk menempati kios di pasar tersebut. Ketiga, PD Pasar harus menjamin agar seluruh pedagang yang berjumlah 791 dapat tertampung di pasar induk Marelan.

Keempat, Badan Pengawas PD diminta untuk mencari keterangan terkait adanya pembangunan di luar yang dilakukan oleh Dinas Perkim. ***