Jumat, 15 December 2017

Terkait Air Sungai Bah Bolon Berwarna Merah Darah

DPRDSU Desak DLH Periksa Dugaan Tercemar Limbah


# jack, medan

DPRD Sumut mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provsu segera turun kelapangan melakukan pemeriksaan terhadap air sungai Bah Bolon di Kecamatan Siatar Selatan berwarna merah darah, karena berat dugaan air sungai tersebut tercemar limbah.

Desakan itu dinyatakan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut yang juga membidangi masalah limbah, Drs Baskami Ginting kepada wartawan, Selasa (8/8/2017) di ruang kerjanya gedung dewan, terkiat adanya kekhawatiran warga bantaran Sungai Bah Bolon terhadap air sungai berwarna merah darah.

Menurut Baskami, Dinas Lingkungan Hidup Provsu harus menelusuri pencemaran yang dilakukan terhadap sungai Bah Bolon, karena ada kekhawatiran warga terhadap air sungai Bah Bolon berwarna merah darah, karena airnya berwarna langka dari warna air sungai pada umumnya kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan jika terjadi banjir.

“Dengan berubahnya warna air sungai menjadi merah darah, berat dugaan telah terjadi pencemaran terhadap air sungai Bah Bolon dengan membuang limbah. Kita minta instansi terkait baik ditingkat kota maupun provinsi segera menelusuri pencemaran tersebut, karena diduga telah terjadi pembungan limbah ke sungai tersebut,” ujar Baskami.

Karena, lanjut bendahara FPDI Perjuangan ini, membuang limbah berarti melakukan pencemaran lingkungan yang tidak bisa ditolerir lagi. Artinya disini dibutuhkan kesadaran untuk melestarikan lingkungan bukan sebaliknya mencemari dengan membuang limbah seperti yang terjadi di sungai Bah Bolon.

“Harusnya setiap manusia memiliki akan arti pentingnya pelestarian sungai dengan membersihkan sungai seperti dilakukan para relawan terhadap sungai Kaligarang di Semarang dan tidak membuang sampah atau limbah ke sungai. Sebab aksi bersih sungai merupakan salah satu implementasi dari Kongres Sungai Indonesia I dan II,” kata Baskami lagi.

Pencemaran yang dilakukan terhadap sungai, tambah Baskami lagi, berarti mencemari lingkungan dan pelakunya bisa dijatuhi ancaman pidana sesuai UU PPLH, yaitu pada Pasal 104 disebutkan, setiap orang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tersebut:Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.

“Dinas Lingkungan Hidup bisa menerapkan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan  secara tegas, agar tidak berani lagi orang membuang limbah kesembarang tempat yang dilindungi UU,” tambah poliitisi PDI Perjuangan ini. ***